Beritabanten.com – Pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati akses listrik dalam lima tahun ke depan. Untuk merealisasikan program elektrifikasi ini, anggaran sebesar Rp 48 triliun diperlukan untuk menyuplai listrik ke 1,3 juta rumah tangga yang tersebar di 6.700 dusun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa saat ini masih ada 340 kecamatan yang belum teraliri listrik oleh PT PLN (Persero), dan masyarakat di wilayah tersebut sebagian besar masih bergantung pada listrik swadaya dengan bahan bakar minyak (BBM) yang harganya relatif mahal.

“Terdapat 340 kecamatan dan 6.700 dusun yang belum kita aliri listrik,” kata Bahlil saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (21/1/2025).

Menurut Bahlil, program elektrifikasi ini akan menjadi prioritas Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia optimistis target elektrifikasi penuh dapat tercapai dalam lima tahun mendatang.

“Insya Allah, apa yang Bapak Presiden arahkan ini bisa kita wujudkan. Semua wilayah akan terlistriki,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga menyatakan keyakinannya bahwa anggaran Rp 48 triliun dapat diimplementasikan secara bertahap.

“Kalau Rp 48 triliun dibagi lima tahun, berarti sekitar Rp 9 triliun per tahun. Rasa-rasanya itu bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Presiden Prabowo menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut akan dipenuhi melalui penghematan di berbagai sektor. “Penghematan yang kita lakukan akan membawa bangsa ini ke arah transformasi yang akan mengagetkan dunia,” jelas Prabowo.

Percepatan elektrifikasi ini dilakukan untuk memastikan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau infrastruktur PLN.

Pemerintah berharap, akses listrik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka peluang ekonomi, dan mendorong pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia memiliki 7.281 kecamatan, 340 di antaranya belum sepenuhnya teraliri listrik. Namun, tidak semua wilayah di kecamatan tersebut gelap total, karena biasanya hanya beberapa dusun yang belum mendapatkan akses listrik.

Dengan langkah ini, Pemerintah menegaskan komitmennya mewujudkan elektrifikasi yang merata, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati energi listrik sebagai bagian dari hak dasar mereka.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai, Pemerintah mampu mewujudkan program elektrifikasi dalam lima tahun ke depan.

“Elektrifikasi juga akan berdampak positif pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga ke pelosok desa,” pungkasnya. (Azk)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com