Beritabanten.com – Pemerintah Lebanon menegaskan tidak akan menandatangani perjanjian apapun dengan Israel kecuali perjanjian itu mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon.

Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Nawaf Salam, seperti dikutip Washington Post, Kamis (23/4/2026).

“Kita tidak bisa hidup di zona penyangga, di mana pengungsi Lebanon tidak diizinkan kembali, dan desa serta kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali,” ujar Salam.

Pernyataan ini menegaskan ketegangan yang terus berlangsung di wilayah selatan Lebanon, yang selama ini menjadi pusat konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah.

Presiden Lebanon Joseph Aoun menekankan, kesediaan negara ini untuk bernegosiasi bukan berarti menyerah atau siap memberikan konsesi. “Kami mencari solusi permanen yang menghormati kedaulatan dan keamanan rakyat Lebanon,” kata Aoun.

Pada 15 April lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan menargetkan kota Bint Jbeil, yang disebutnya sebagai benteng Hizbullah di Lebanon selatan.

Meskipun gencatan senjata selama 10 hari telah disepakati AS sejak 17 April, laporan menunjukkan adanya pelanggaran oleh militer Israel melalui serangan udara, artileri, dan pesawat tak berawak. Hizbullah tetap mendukung kesepakatan gencatan senjata, meskipun ketegangan di wilayah itu masih tinggi.

Departemen Luar Negeri AS menyebut putaran kedua negosiasi antara Lebanon dan Israel akan digelar di Washington pada tingkat duta besar. Keberhasilan pembicaraan ini dinilai krusial untuk menstabilkan situasi di kawasan Timur Tengah yang sarat konflik.

Konflik ini bukan hanya menyangkut dua negara, tetapi juga memengaruhi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Iran dan negara-negara tetangga memantau situasi dengan cermat, mengingat potensi eskalasi yang bisa berdampak luas. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com