PBNU dan PKB: Saat Hubungan Sejarah Berubah Menjadi Perebutan Legitimasi

Beritabanten.com – Pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak pernah menjadi bagian dari kepengurusan Nahdlatul Ulama kembali memunculkan perdebatan lama mengenai relasi antara organisasi keagamaan dan partai politik. Polemik ini bukan sekadar soal siapa yang lebih memahami NU, melainkan menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana hubungan sejarah antara NU dan PKB ditempatkan dalam kehidupan politik Indonesia saat ini.

Sejak berdiri pada era Reformasi 1998, PKB memang memiliki kedekatan historis dengan NU. Partai tersebut lahir melalui inisiatif sejumlah tokoh Nahdliyin yang menginginkan adanya saluran politik bagi warga NU. Namun, perjalanan sejarah itu tidak serta-merta menjadikan PKB sebagai representasi tunggal NU. Di sisi lain, NU melalui Khittah 1926 telah menegaskan posisinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.

Sejarah Tidak Sama dengan Kepemilikan

Hubungan historis antara NU dan PKB merupakan fakta yang tidak dapat dipisahkan. Namun dalam perspektif kelembagaan, sejarah tidak otomatis berarti kepemilikan. Sebuah organisasi masyarakat memiliki hak menjaga independensinya agar tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh anggotanya, tanpa memandang pilihan politik masing-masing.

Di sinilah letak perbedaan cara pandang yang selama ini memunculkan ketegangan. PKB sering menempatkan sejarah kelahirannya sebagai bagian dari identitas politik, sementara PBNU berusaha menjaga agar sejarah tersebut tidak berubah menjadi klaim kelembagaan.

Dalam teori institusional, organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang memiliki batas fungsi yang jelas. Ketika batas itu mulai kabur, gesekan kepentingan menjadi sulit dihindari.

Politik Simbol dan Perebutan Pengaruh

Dalam ilmu sosiologi, Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa simbol dapat menjadi modal sosial sekaligus modal politik. Nama besar NU bukan hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh sosial yang sangat luas. Karena itu, kedekatan dengan NU sering dipandang sebagai sumber legitimasi politik.

Persoalannya, simbol yang memiliki pengaruh besar hampir selalu menjadi ruang perebutan. Bukan karena ada yang ingin memiliki NU secara formal, melainkan karena kedekatan dengan NU memiliki nilai politik yang signifikan di mata masyarakat.

Fenomena ini bukan hal baru dalam demokrasi. Banyak organisasi kemasyarakatan di berbagai negara juga menghadapi tantangan serupa ketika memiliki basis massa yang besar dan pengaruh sosial yang kuat.

Nahdliyin Semakin Mandiri Menentukan Pilihan

Perkembangan demokrasi Indonesia juga menunjukkan bahwa warga Nahdliyin semakin rasional dalam menentukan pilihan politik. Mereka tidak lagi memilih hanya berdasarkan kedekatan historis, melainkan mempertimbangkan program, rekam jejak, hingga kualitas kepemimpinan.

Dalam teori pilihan rasional, masyarakat modern semakin mampu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan dan informasi yang dimiliki. Karena itu, tidak ada satu partai pun yang dapat mengklaim sebagai representasi mutlak warga NU.

Realitas politik memperlihatkan suara warga Nahdliyin tersebar di berbagai partai politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak selalu identik dengan pilihan politik tertentu.

Yang Dibutuhkan adalah Sinergi, Bukan Klaim

Perdebatan mengenai siapa yang paling dekat dengan NU seharusnya tidak menggeser perhatian dari persoalan yang lebih penting, yakni bagaimana menghadirkan manfaat bagi masyarakat. NU memiliki peran besar dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial. Sementara partai politik memiliki tanggung jawab menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Keduanya memiliki ruang pengabdian yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi apabila mampu menjaga batas fungsi masing-masing. Organisasi keagamaan menjaga nilai moral dan kebangsaan, sedangkan partai politik bekerja melalui mekanisme demokrasi dan kebijakan publik.

Pada akhirnya, masyarakat akan lebih menilai kerja nyata daripada sekadar klaim sejarah. Hubungan historis memang penting untuk dikenang, tetapi masa depan ditentukan oleh kemampuan setiap lembaga menjalankan fungsinya secara profesional, independen, dan memberikan manfaat bagi bangsa. (Red)