Rata-rata permintaan dibandingkan dengan realisasi perijinan usaha di Indonesia dari 1000 orang berkisar tidak sampai 1 orang bila dibandingkan dengan negara lain.

Coba bandingkan dengan Singapura di mana memiliki angka 7 permintaan ijin usaha dari 1000 orang terlebih Tiongkok di mana memiliki angka 9 permintaan ijin usaha dari setiap 1000 orang.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar baik dilihat secara mikro komponen maupun dilihat secara makro komponen ekonomi.

Faktor-Faktor Lingkungan Mikro

Belum masifnya keinginan dari generasi muda produktif untuk berjuang mengambil resiko dan meraih peluang dengan menjadi pengusaha.

Keinginan untuk bekerja menjadi karyawan sebagai pilihan jangka pendek masih terlihat masih dominan.

Rendahnya kadar kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim usaha, dalam mendekatkan antara kesempatan atau opportunity dengan talent dan penguasaan teknis kompetensi.

Demokratisasi informasi global yang sedang terjadi saat ini masih digunakan dalam batas sebagai penikmat atau konsumen dan masih sedikit dari banyak orang kita yang memanfaatkan demokratisasi informasi global dijadikan sebagai alat untuk meraih kesempatan atau opportunity, seperti untuk mengelola komunikasi usaha dan menghantarkan informasi usaha baik untuk dalam rangka pengembangan maupun memperkenalkan kepada masyarakat global.

Rendahnya kemampuan penguasaan modal berakibat keberadaan supply uang di tengah-tengah masyarakat amat sulit diraih oleh para pengusaha kecil, hal ini lagi-lagi pemenangnya adalah pengusaha besar.atas akses penguasaan uang.

Faktor-Faktor Lingkungan Makro

Beberapa pihak seperti investor asing masih memerlukan jaminan kepastian hukum (ragu-ragu) atas perlindungan keberlangsungan usaha.

Mereka beranggapan bahwa biaya tenaga kerja yang kompetitif dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektifitas ongkos produksi merjadi salah satu motif utama pertimbangan mereka dalam mendirikan industri padat karya berskala besar

Waktu lama yang dibutuhkan dalam pengurusan perijinan melalui birokrasi panjang juga menjadi salah satu faktor pertimbangan mereka untuk mendirikan usaha dan berinvestasi.

Surplus tenaga kerja produktif sebaiknya dibarengi dengan percepatan penyerapan tenaga kerja baru dan lama dengan menciptakan lapangan kerja baru (padat karya) dengan berskala menengah ke atas.

Beberapa pihak masih menganggap bahwa dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi masih dibilang ringan. Padahal kita tahu semua bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena hal ini menghambat pembangunan dan memiskinkan potensi orang untuk hidup lebih baik dari sebelumnya ibarat parasit menyedot inangnya.

Pengaruh faktor makro yang tidak kalah penting adalah adanya keberpihakan kebijakan yang mengarah pada ekosistem yang mendukung terbentuknya sistem lembaga keuangan mikro syariah secara merata tersebar.

Hal ini diperlukan dalam rangka mengantarkan supply dana secara inklusif dan terdistribusi secara merata kepada para pengusaha mikro dan kecil.

Dibutuhkan penguatan sumber daya dari berbagai aspek terlebih dalam rangka menciptakan sistem mekanisme usaha bersama yang memupuk rasa keadilan, kepedulian, gotong royong, saling membantu serta menumbuhkan kesadaran untuk bertanggung jawab bersama atas mundur majunya usaha adalah sebuah keniscayaan.

Secara singkat maka yang cocok untuk mendukung aktiifitas keuangan di atas adalah dengan membentuk kelompok-kelompok usaha bersama dengan berlandaskan tanggung renteng.

Hal ini dalam rangka memastikan dan memelihara komitmen anggota dalam satu kelompok, keinginan yang sama, tujuan yang sama dan bertanggung jawab bersama atas kemajuan dan kemunduran usaha yang sedang diupayakan berkembang.

Hal ihwal model dan skema serta sistem kelompok usaha bersama yang berlandaskan pada tanggung renteng akan penulis sampaikan pada tulisan selanjutnya.

Semoga bermanfaat

Penulis: Deni Nuryadin, Komissioner BAZNAS Kota Tangerang Selatan

 

 

 

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com