Beritabanten.com – Program MBG (Makan Bergizi Gratis) pada dasarnya lahir dari gagasan yang kuat dan sulit ditolak: memberi makan anak-anak sekolah agar mereka bisa belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik.

Namun, dalam praktiknya, kepercayaan publik terhadap penyelenggara program ini tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Bahkan, dalam banyak ruang percakapan publik, yang muncul justru kecurigaan.

Salah satu faktor yang memperkuat ketidakpercayaan itu adalah derasnya arus video yang beredar setiap hari di media sosial. Hampir setiap hari muncul unggahan yang memperlihatkan menu makanan yang dibagikan kepada siswa.

Ada yang merekam porsi nasi, lauk, bahkan menghitung isi kotak makan satu per satu. Tidak sedikit pula yang menyertakan narasi bernada sindiran: “Kalau anggarannya Rp15 ribu, kok isinya begini? Uangnya ke mana?”

Video-video ini cepat menyebar dan membentuk opini. Publik tidak lagi melihat program melalui laporan resmi atau konferensi pers, melainkan dari gambar konkret di lapangan.

Ketika tampilan makanan dinilai tidak sebanding dengan angka anggaran yang diketahui, pertanyaan langsung muncul: apakah ada yang tidak efisien dalam pengelolaan?

Narasi yang sering muncul adalah soal komposisi biaya. Jika dari Rp15.000 per porsi hanya sekitar Rp8.000 yang benar-benar menjadi makanan, maka muncul kesan bahwa hampir separuh anggaran terserap pada operasional dan keuntungan penyedia.

Secara matematis mungkin bisa dijelaskan, tetapi secara psikologis sulit diterima masyarakat. Apalagi ketika visual makanan yang beredar di media sosial tampak sederhana.

Kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan. Dalam program yang menyasar anak-anak, masyarakat berharap sebagian besar anggaran benar-benar berubah menjadi kualitas gizi yang nyata. Ketika ada kesenjangan antara ekspektasi dan realitas visual, ruang curiga terbuka lebar.

Masalah lain adalah komunikasi yang belum sepenuhnya transparan dan mudah dipahami. Publik jarang mendapatkan penjelasan rinci mengenai struktur biaya: berapa untuk bahan baku, berapa untuk distribusi, berapa untuk tenaga kerja, berapa untuk sewa dapur, dan sebagainya.

Tanpa penjelasan yang sederhana dan terbuka, ruang tafsir akan diisi oleh spekulasi.

Fenomena “video evaluasi mandiri” oleh masyarakat ini sebenarnya mencerminkan dua hal sekaligus. Pertama, tingginya kepedulian publik terhadap program yang menyangkut anak-anak.

Kedua, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem pengelolaan anggaran publik secara umum. MBG menjadi arena baru bagi skeptisisme lama: apakah uang negara benar-benar sampai ke sasaran?

Di era digital, legitimasi kebijakan tidak cukup hanya dengan legalitas administratif. Transparansi harus bersifat visual, terbuka, dan mudah diverifikasi. Jika masyarakat bisa melihat menu standar yang jelas, harga bahan baku yang terbuka, dan laporan biaya yang rutin dipublikasikan, maka ruang ejekan akan mengecil dengan sendirinya.

Ketidakpercayaan bukan selalu berarti penolakan terhadap program. Sering kali ia lahir dari pengalaman masa lalu: berbagai program bantuan yang pernah tersandung masalah tata kelola. Karena itu, MBG memikul beban sejarah ketidakpercayaan terhadap pengelolaan anggaran publik.

Jika penyelenggara mampu menjawab kritik dengan data yang transparan, audit yang terbuka, dan perbaikan mutu yang konsisten, maka kepercayaan bisa dibangun kembali. Tetapi jika respons hanya defensif tanpa pembenahan nyata, maka setiap video yang beredar akan terus menjadi pengingat bahwa publik masih ragu.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar kualitas satu kotak makan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam mengelola uang publik untuk kepentingan anak-anak. Dan kepercayaan, sekali retak, membutuhkan kerja keras dan keterbukaan untuk memulihkannya.

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com