Regrouping Sekolah Bukan Solusi Utama, Pemerintah Perlu Benahi Distribusi Siswa Lebih Dulu

Beritabanten.com – Wacana pemerintah mengenai kemungkinan penerapan regrouping atau penggabungan sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik mulai menjadi perhatian publik. Kebijakan tersebut dinilai sebagai salah satu upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan mengenai akar persoalan sebenarnya.

Persoalan sekolah kekurangan siswa tidak selalu disebabkan oleh menurunnya jumlah anak usia sekolah. Salah satu faktor yang perlu dikaji adalah ketidakseimbangan distribusi peserta didik antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekolah negeri membuka jumlah rombongan belajar (rombel) cukup besar dalam proses penerimaan peserta didik baru. Kondisi tersebut membuat sebagian besar lulusan sekolah dasar memilih masuk sekolah negeri, sementara sekolah swasta menghadapi tantangan mendapatkan peserta didik baru.

Situasi ini kemudian menimbulkan persoalan baru. Ketika sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa, muncul wacana untuk melakukan penggabungan atau penataan ulang sekolah. Padahal, sekolah swasta selama ini memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Sekolah swasta tidak hanya menjadi alternatif pilihan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Banyak sekolah swasta telah membangun fasilitas, menyediakan tenaga pendidik, serta berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan ketika kapasitas sekolah negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, sebelum menerapkan kebijakan regrouping, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan peserta didik. Pengaturan jumlah rombongan belajar di sekolah negeri perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil suatu wilayah agar distribusi siswa dapat berlangsung lebih merata.

Pembukaan kelas baru di sekolah negeri semestinya mempertimbangkan kondisi lingkungan pendidikan sekitar, termasuk keberadaan sekolah swasta. Dengan perencanaan yang lebih baik, persaingan antara sekolah negeri dan swasta dapat berjalan secara sehat tanpa mengorbankan salah satu pihak.

Regrouping tetap dapat menjadi pilihan apabila memang terdapat kondisi tertentu, seperti jumlah penduduk usia sekolah yang terus menurun, lokasi sekolah yang terlalu berdekatan, atau fasilitas pendidikan yang sudah tidak efektif digunakan. Namun, kebijakan tersebut seharusnya menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lembaga pendidikan dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, persoalan pendidikan bukan hanya tentang jumlah sekolah yang ada, melainkan bagaimana memastikan setiap sekolah mampu menjalankan fungsi pelayanan pendidikan secara optimal. Sekolah negeri dan sekolah swasta bukanlah pesaing, melainkan mitra yang bersama-sama memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. (Red)