MBG Program Bagus, Tapi Kenapa Banyak Dikritik?

Beritabanten.com – Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sejak awal dipresentasikan sebagai lompatan besar dalam pembangunan sumber daya manusia.

Tujuannya jelas: memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan mampu belajar optimal.

Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi masalah stunting dan ketimpangan akses pangan, gagasan ini terdengar bukan hanya baik, tetapi mendesak.

Secara konseptual, MBG adalah investasi jangka panjang. Negara hadir untuk memastikan tidak ada anak yang belajar dalam keadaan lapar.

Argumen ini kuat dan sulit dibantah. Namun, setelah berjalan memasuki tahun pertama, kritik terhadap program ini justru semakin menguat.

Kritik Setelah Tahun Pertama Berjalan

Tahun pertama pelaksanaan menjadi ujian nyata. Kritik tidak lagi bersifat teoritis, melainkan berbasis pengalaman lapangan.

Di berbagai daerah muncul keluhan tentang kualitas makanan yang tidak sesuai ekspektasi.

Ada laporan porsi kecil, menu kurang variatif, hingga kualitas bahan baku yang dipertanyakan. Kasus keracunan makanan juga terjadi di tidak sedikit tempat.

Kesenjangan antara janji dan realisasi inilah yang memicu kekecewaan. Program yang semestinya menjadi simbol kepedulian negara justru berisiko menimbulkan persepsi pemborosan jika mutu layanan tidak konsisten.

Persoalan Dapur MBG dan SPPG

Kritik berikutnya menyentuh aspek yang lebih fundamental: pembangunan dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Dalam praktiknya, muncul pertanyaan publik—dapur ini dibangun oleh atau dimiliki instansi negara? Jika ya, sumber dananya dari mana?

Instansi negara pada dasarnya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Jika pembangunan dapur dilakukan melalui pembiayaan negara, maka harus jelas pos anggarannya.

Jika menggunakan skema pinjaman, maka mekanisme dan dasar hukumnya harus transparan. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pembiayaan infrastruktur program sebesar ini.

Pertanyaan ini penting bukan untuk menggagalkan program, tetapi untuk memastikan akuntabilitas fiskal.

Publik berhak tahu bagaimana uang negara digunakan, apalagi jika menyangkut pembangunan fasilitas baru dalam skala nasional.

Komposisi Anggaran: Siapa yang Paling Diuntungkan?

Salah satu kritik paling tajam menyangkut struktur biaya per porsi. Jika benar dari Rp15.000 anggaran per anak, hanya Rp8.000 yang benar-benar menjadi makanan, maka berarti hanya sekitar 53,33% yang langsung diterima sebagai manfaat gizi. Sisanya digunakan untuk operasional dan keuntungan penyedia.

Angka ini memicu pertanyaan etis dan ekonomi. Apakah proporsi tersebut efisien? Dalam program bantuan sosial, idealnya porsi terbesar mengalir langsung kepada penerima manfaat.

Jika hampir separuh dana terserap pada biaya non-makanan, publik wajar mempertanyakan efektivitas desain kebijakan.

Apalagi jika kualitas makanan di lapangan tidak mencerminkan nilai anggaran yang telah dialokasikan. Di titik inilah kritik menjadi tajam: bukan pada niat programnya, tetapi pada tata kelola dan distribusi manfaatnya.

Risiko Program Berubah Menjadi Proyek

Ketika infrastruktur dibangun, anggaran besar digelontorkan, dan jaringan penyedia dilibatkan, selalu ada risiko program bergeser dari misi sosial menjadi proyek administratif.

Fokus bisa berubah dari kualitas gizi anak menjadi serapan anggaran dan keuntungan mitra.

Tanpa pengawasan ketat, transparansi kontrak, dan audit berkala, program yang baik bisa kehilangan legitimasi moralnya.

Kritik Bukan Penolakan

Penting ditegaskan: kritik terhadap MBG bukan berarti menolak ide memberi makan anak sekolah. Justru karena program ini penting dan menyentuh jutaan anak, maka ia harus dijalankan dengan standar tertinggi dalam hal akuntabilitas, efisiensi, dan mutu.

MBG adalah ide besar. Tetapi ide besar menuntut manajemen yang besar pula—transparan, profesional, dan berorientasi pada penerima manfaat.

Jika komposisi anggaran bisa diperbaiki sehingga porsi terbesar benar-benar dinikmati anak-anak, jika pembangunan dapur jelas sumber dan mekanismenya, dan jika kualitas makanan konsisten, maka kritik akan mereda dengan sendirinya.

Namun selama pertanyaan-pertanyaan mendasar itu belum dijawab secara terbuka, kritik akan terus muncul. Dan dalam negara demokratis, kritik adalah bagian dari proses memperbaiki kebijakan—bukan musuh pembangunan. (Red)