Hanya Politisi PDI Perjuangan Bisa Jabat Ketua DPR RI Dua Kali Berturut-turut

Beritabanten.com – Jagat politik tanah air 2024 sedang berpihak pada kiprah politisi perempuan, terutama kiprah Puan Maharani. Setelah Ibunya Megawati Soekarnnoputri sebagai presiden perempuan pertama, menyusul Puan Maharani sebagai perempuan pertama menjadi Ketua DPR RI dua kali berturut-turut.

Politisi PDI Perjuangan tersebut bernama lengkap Dr. (H.C.). Hj. Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos. resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024–2029.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini memiliki latar belakang yang kaya dalam dunia politik dan pemerintahan.

Lahir pada 6 September 1973, Puan Maharani merupakan anak bungsu dan satu-satunya putri dari mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, serta cucu dari mantan Presiden Soekarno.

Ayahnya, Taufiq Kiemas, adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari tahun 2009 hingga wafatnya pada 2013.

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani telah memiliki pengalaman yang luas di dunia politik.

Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara tahun 2014 hingga 2019, serta pernah menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR pada tahun 2012 hingga 2014.

Puan Maharani pertama kali terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 2009. Di lembaga legislatif, ia aktif dalam Komisi VI, yang bertugas mengawasi bidang BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah.

Puan juga menjadi anggota badan kelengkapan dewan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR (BKSAP DPR), berperan dalam menjalin hubungan antar-parlemen di tingkat internasional.

Dengan pengalaman dan dedikasi yang telah ditunjukkan, Puan Maharani diharapkan dapat memimpin DPR RI dengan baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia selama masa jabatannya.

Diketahui hanya politisi PDI Perjuangan yang mampu menjabat Ketua DPR RI dua kali berturut-turut sepanjang sejarah legislasi di tanah air dan berharap DPR RI lebih produktif dalam melahirkan hukum responsif. (nul)