Board of Peace: Trump Menjual Damai, Gaza Menanggung Luka

Penulis: Abdul Hakim, Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang

Beritabanten.com – Sejak diluncurkan, Board of Peace (BoP) gagasan Donald Trump dikemas dengan bahasa yang akrab dalam politik global kontemporer: besar, ambisius, dan sarat simbol. Ia dipresentasikan sebagai jawaban cepat terhadap kegagalan lama diplomasi internasional, terutama di Gaza.

Namun justru di situlah masalah utamanya. BoP lebih menyerupai panggung pencitraan geopolitik ketimbang instrumen serius untuk menangani krisis kemanusiaan dan politik yang nyata.

Dalam politik internasional, inisiatif yang terlalu sibuk membangun narasi sering kali lupa mengurus realitas. Gaza hari ini bukan kekurangan slogan atau forum baru. Gaza kekurangan air bersih, listrik, rumah sakit yang berfungsi, jalur distribusi bantuan yang aman, dan yang paling krusial, yaitu perlindungan sipil dari kekerasan berulang.

BoP, dengan segala kemegahan seremoni dan janji jangka panjangnya, nyaris tidak menyentuh kebutuhan paling mendesak tersebut.

Ia berbicara tentang masa depan, tetapi absen dalam keadaan darurat masa kini. Dalam konteks kemanusiaan, ini bukan sekadar kelalaian; ini adalah pengalihan perhatian yang berbahaya.

Beroperasi pada Level Abstraksi

Kritik utama terhadap BoP adalah bahwa ia beroperasi pada level abstraksi yang terlalu tinggi. Alih-alih memperkuat mekanisme bantuan yang sudah ada terutama PBB, UNRWA, ICRC, dan jaringan NGO lokal, BoP memperkenalkan struktur baru yang belum jelas fungsi operasionalnya di lapangan.

Dalam teori kebijakan publik, ini disebut institutional duplication: menciptakan lembaga baru bukan untuk menutup celah, tetapi untuk mengklaim kepemimpinan.

Akibatnya, energi politik tersedot ke perdebatan kelembagaan, sementara penderitaan di lapangan terus berlangsung tanpa jeda.

BoP juga mencerminkan kecenderungan lama Trumpisme: menyamakan kompleksitas konflik dengan persoalan manajemen proyek. Gaza diperlakukan seolah-olah ia adalah wilayah pascabencana alam yang menunggu investor, bukan wilayah yang mengalami pendudukan, blokade, dan kekerasan struktural.

Bahasa yang digunakan ialah rekonstruksi, pembangunan, dan peluang ekonomi yang terdengar rasional, tetapi justru mengaburkan akar politik konflik.

Dalam bahasa yang lebih jujur, BoP mencoba membangun gedung tanpa menyentuh fondasi yang retak. Masalah berikutnya adalah fokus BoP pada simbolisme kepemimpinan global.

Seremoni, daftar negara anggota, dan struktur kepemimpinan menjadi berita utama, sementara isu-isu teknis seperti akses kemanusiaan, gencatan senjata berkelanjutan, dan perlindungan warga sipil nyaris tenggelam.

Politik Berbasis Citra

Ini adalah ciri khas politik berbasis citra (branding politics): keberhasilan diukur dari visibilitas, bukan dari dampak. Padahal dalam krisis seperti Gaza, yang dibutuhkan bukan pemimpin dengan panggung, melainkan administrator yang membumi.

Dari sudut pandang politik, BoP juga gagal membaca dinamika waktu. Krisis Gaza bersifat akut dan kronis sekaligus. Ia membutuhkan respons cepat hari ini dan solusi politik jangka panjang besok.

BoP tampaknya lebih nyaman berbicara tentang “hari esok” sambil membiarkan “hari ini” ditangani oleh aktor lain atau lebih buruk, tidak ditangani sama sekali. Ini menciptakan jurang antara retorika dan praktik yang semakin lebar.

Lebih jauh, BoP berpotensi melemahkan kerja nyata di lapangan dengan menciptakan kebingungan koordinasi.

Ketika aktor baru masuk tanpa mandat yang jelas, pertanyaan mendasarnya bukan apa yang akan mereka lakukan, tetapi apa yang akan mereka gantikan.

Jika BoP mengambil alih perhatian politik donor besar, maka lembaga-lembaga kemanusiaan yang telah bekerja puluhan tahun di Gaza justru bisa kehilangan dukungan.

Tanpa Rencana Jelas

Dalam logika kebijakan global, distraction is not neutral, ia memiliki biaya nyata. BoP juga menghindari isu paling sensitif sekaligus paling menentukan: kekerasan dan akuntabilitas.

Tidak ada rencana jelas tentang bagaimana melindungi warga sipil dari serangan, bagaimana memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, atau bagaimana menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran berat.

Dengan mengalihkan fokus ke pembangunan ekonomi dan desain institusional, BoP secara implisit menyarankan bahwa keadilan bisa ditunda bahkan dikesampingkan demi stabilitas. Sejarah konflik menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini jarang berhasil.

BoP jatuh dalam bahaya ilusi solusi besar (grand solution fallacy). Dalam politik global, inisiatif yang diklaim “komprehensif” sering kali justru terlalu besar untuk dijalankan dan terlalu samar untuk dievaluasi.

BoP menjanjikan banyak hal sekaligus, misalnya, perdamaian, pembangunan, dan stabilitas regional tanpa prioritas yang jelas. Akibatnya, ia berisiko gagal di semua lini, sembari mengklaim niat mulia.

Ada pula persoalan legitimasi. Kerja nyata di Gaza menuntut kepercayaan dari masyarakat lokal. BoP, yang lahir dari atas dan dari luar, tidak menunjukkan mekanisme keterlibatan warga Gaza secara berarti.

Tanpa local ownership, setiap proyek, sebesar apa pun anggarannya, akan dipersepsikan sebagai agenda asing.

Dalam literatur pembangunan dan resolusi konflik, ini adalah kesalahan klasik yang berulang kali menghasilkan kegagalan.

BoP juga memperlihatkan ketidakseimbangan antara politik tinggi (high politics) dan politik rendah (low politics).

Ia sibuk dengan pernyataan pemimpin, struktur dewan, dan geopolitik besar, sementara politik rendah, yaitu logistik bantuan, birokrasi perbatasan, dan kapasitas rumah sakit diperlakukan sebagai detail teknis.

Padahal justru di politik rendahlah kehidupan sehari-hari warga Gaza ditentukan. Mengabaikannya berarti mengabaikan esensi krisis itu sendiri.

Dari perspektif etika politik, BoP berisiko menjadi alat ‘moral laundering’. Dengan mempromosikan visi damai dan pembangunan, aktor-aktor kuat dapat mengklaim posisi moral tanpa harus mengubah kebijakan yang berkontribusi pada krisis.

Perdamaian Tanpa Perubahan Nyata

Perdamaian dijadikan narasi penutup, bukan tujuan yang diperjuangkan melalui perubahan nyata.

Ini bukan sinisme kosong, melainkan pola yang berulang dalam sejarah intervensi internasional. Lebih luas lagi, BoP mencerminkan krisis kepemimpinan global kontemporer: kecenderungan mengganti kerja keras yang sunyi dengan inisiatif spektakuler.

Padahal Gaza tidak membutuhkan lebih banyak panggung internasional; ia membutuhkan lebih banyak truk bantuan, lebih banyak gencatan senjata yang ditegakkan, dan lebih banyak tekanan politik yang konsisten.

Dalam konteks ini, BoP bukan solusi, melainkan gangguan. Kritik paling tajam terhadap BoP bukan bahwa ia salah niat, tetapi bahwa ia salah fokus.

Ia menjanjikan masa depan sambil mengabaikan masa kini. Ia membangun struktur sambil membiarkan penderitaan berlanjut.

Ia menawarkan narasi besar sambil mengalihkan perhatian dari kerja nyata yang mendesak. Dalam bahasa yang populer, ini adalah “a triumph of form over substance”.

Jika tujuan sungguh-sungguh adalah membantu Gaza, maka jawabannya bukan lembaga baru dengan nama besar, melainkan penguatan kerja yang sudah ada disertai tekanan politik nyata untuk menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan.

Tanpa itu, Board of Peace akan tercatat bukan sebagai tonggak perdamaian, melainkan menambah catatan sejarah tentang bagaimana politik global sering kali lebih sibuk menyelamatkan citra daripada menyelamatkan manusia. (Red)