Ancaman PHK Masih Bayangi Buruh di 2025, Pemprov Banten Siapkan Antisipasi

Beritabanten.com — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mencatat, proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara perusahaan dan pekerja masih terus berlangsung sejak awal tahun ini.

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi, mengungkapkan bahwa lonjakan PHK massal paling menonjol justru terjadi pada tahun 2024, dengan jumlah korban mencapai sekitar 12.000 pekerja.

Dua perusahaan yang paling terdampak adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh di Kabupaten Tangerang, yang mem-PHK sekitar 4.500 karyawan.

“Di Banten, PHK dalam skala besar baru benar-benar terjadi pada tahun lalu. Tapi yang menarik, banyak dari mereka yang di-PHK justru kembali dipekerjakan di perusahaan yang sama, namun di lokasi berbeda,” jelas Septo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Puspemkab Tangerang, Rabu (1/5).

Ia menambahkan, setelah ditelusuri lebih dalam, para pekerja yang terkena PHK kemudian direkrut kembali dengan kontrak baru, dan bekerja di cabang perusahaan di lokasi lain, kemungkinan dengan skema gaji yang berbeda.

Meski gelombang PHK massal telah mereda, Septo menegaskan bahwa pemutusan kerja tetap terjadi setiap hari karena faktor pensiun dan kontrak kerja yang berakhir. Namun, ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan PHK massal yang dipicu oleh tingginya upah minimum.

“PHK memang tetap ada setiap hari, tapi bukan karena UMK yang tinggi. Sampai Mei ini belum ada laporan yang menunjukkan hal tersebut secara masif,” ujarnya.

Sebagai informasi, besaran UMK 2025 di Provinsi Banten diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 471 Tahun 2024, dengan nilai tertinggi di Kota Cilegon sebesar Rp5.128.084 dan terendah di Kabupaten Lebak Rp3.172.384.

Namun demikian, Septo mewanti-wanti kemungkinan munculnya gelombang PHK baru pada akhir tahun 2025. Hal ini disebabkan karena saat ini perusahaan masih menjalankan pesanan dari akhir 2024. Jika tren permintaan menurun, bisa jadi evaluasi dari pemegang merek akan berdampak pada efisiensi tenaga kerja.

“Sekarang mungkin belum terasa. Tapi jika ekonomi melemah, efeknya bisa terlihat akhir tahun saat audit tahunan dan evaluasi pesanan berlangsung,” ujarnya.

Sebagai respons, Pemprov Banten melalui Disnakertrans telah melakukan langkah antisipatif, salah satunya dengan mendorong pengembangan industri kreatif dan mendukung program pemerintah pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG dinilai berpotensi membuka lapangan kerja baru melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memberdayakan tenaga lokal.

“Program ini bisa menciptakan lapangan kerja baru lewat SPPG yang berbasis masyarakat lokal,” tutur Septo.

Gubernur Banten, Andra Soni, dalam kesempatan terpisah menegaskan komitmennya untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap berpihak kepada buruh. Ia menyebutkan, sekitar 40 persen PDRB Indonesia berasal dari sektor manufaktur, termasuk kontribusi besar dari para pekerja.

“Kami selalu mengupayakan kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Komunikasi dua arah terus dijaga agar semua kebijakan bisa dinikmati langsung oleh buruh,” kata Andra.

Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK swasta mulai tahun ajaran 2025/2026. Program ini menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga buruh.

“Kami sudah bekerja sama dengan 1.300 sekolah swasta agar anak-anak buruh tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak,” tambahnya.

Selain itu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang masih berlangsung hingga 30 Juni 2025 juga disebut sebagai bentuk kebijakan yang pro-rakyat dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pekerja. (Nbl)