POLRI TETAPKAN JENDERAL SU SEBAGAI TERSANGKA TAMBAHAN, KABARESKRIM PIMPIN TIM KHUSUS PENDALAMAN KASUS PENYADAPAN

Beritabanten.com –  Kamis malam, 5 November 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan perkembangan terbaru penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan yang disampaikan melalui siaran langsung pada Kamis malam, Polri mengungkapkan penetapan satu tersangka tambahan berinisial Jenderal SU. Dengan perkembangan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi empat orang.

Penetapan SU sebagai tersangka tambahan menjadi perkembangan penting dalam pengusutan perkara yang telah menyita perhatian publik. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Bertambahnya tersangka menunjukkan bahwa penyidikan masih berkembang dan aparat penegak hukum terus melakukan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan sejumlah personel.

Selain mengumumkan penetapan tersangka tambahan, Polri juga menyampaikan langkah kelembagaan berupa pembentukan tim khusus. Tim ini dibentuk untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang berkembang terkait perkara tersebut. Tim khusus dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Pembentukan tim khusus itu disebut sebagai bagian dari komitmen Polri untuk memastikan seluruh informasi ditelusuri secara menyeluruh. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas institusi dalam merespons persoalan serius yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Dengan adanya tim khusus, berbagai informasi diharapkan dapat diperiksa dan diklarifikasi berdasarkan fakta serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ada dua pesan penting dari perkembangan terbaru ini. Pertama, penyidikan tidak berhenti pada tiga tersangka yang telah diumumkan sebelumnya. Kedua, Polri menyadari perlunya mekanisme pendalaman yang lebih menyeluruh untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Kasus ini bukan hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden, tetapi juga persoalan penggunaan kewenangan, pengawasan teknologi, dan integritas aparat penegak hukum.

Dari perspektif akuntabilitas kelembagaan, pembentukan tim khusus merupakan langkah yang patut diperhatikan. Institusi negara yang memiliki kewenangan besar harus mempunyai mekanisme pengawasan yang kuat, terutama ketika kewenangan tersebut diduga digunakan di luar ketentuan. Pendalaman tidak cukup hanya mengidentifikasi siapa yang melakukan tindakan, tetapi juga harus menjawab bagaimana tindakan itu dapat terjadi, siapa yang mengetahui, serta apakah terdapat pihak lain yang ikut berperan.

Polri kini menghadapi ujian kepercayaan publik. Penanganan perkara yang melibatkan jenderal kepolisian membutuhkan keberanian, profesionalitas, dan transparansi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan pangkat, jabatan, ataupun kedekatan seseorang dengan lingkaran kekuasaan. Semua pihak harus diperlakukan berdasarkan hukum dan alat bukti, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Kehadiran tim khusus yang dipimpin Kabareskrim juga harus menghasilkan perkembangan konkret. Masyarakat tentu ingin mengetahui sejauh mana dugaan penyadapan berlangsung, bagaimana mekanisme penggunaan perangkat penyadapan, siapa yang memberikan instruksi, dan apakah ada pihak lain yang terlibat. Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa pengusutan tidak berhenti pada penetapan beberapa nama sebagai tersangka.

Bagi Polri, langkah ini sekaligus menjadi momentum pembenahan internal. Komitmen untuk menjaga institusi harus diwujudkan melalui keterbukaan dalam mengungkap persoalan, bukan dengan menutup-nutupi kesalahan. Apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, proses hukum harus berjalan tanpa intervensi dan tanpa perlindungan terhadap siapa pun.

Indo Politika memandang penetapan Jenderal SU sebagai tersangka tambahan dan pembentukan tim khusus merupakan dua perkembangan penting yang harus dikawal bersama. Publik tidak hanya menunggu bertambahnya jumlah tersangka, tetapi juga menunggu terungkapnya konstruksi perkara secara utuh. Sebab, akuntabilitas sejati bukan sekadar membentuk tim atau menyampaikan pernyataan resmi, melainkan keberanian mengungkap fakta secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan, termasuk kepentingan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di dalam institusi negara.