PCNU Tangsel Gandeng UIN Jakarta Tingkatkan Mutu Pendidikan, Soroti Diskriminasi Madrasah dalam Kebijakan Daerah

Beritabanten.com — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Workshop Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, sebagai langkah strategis membangun lembaga pendidikan yang unggul, profesional, berdaya saing, dan berkeadilan.

Kegiatan tersebut dihadiri Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saifuddin Jahar, Ph.D., Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta Dr. Faris Alnizar, Anggota DPRD Provinsi Banten Dr. M. Aly Taufiq, M.Si., Ketua LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Khamami Zada, M.A., serta para pimpinan yayasan dan kepala satuan pendidikan di lingkungan LP Ma’arif NU Kota Tangerang Selatan.

Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan, KH. Abdullah Mas’ud, M.Si., menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan administratif atau pemenuhan persyaratan akreditasi.

“NU tidak boleh hanya bangga memiliki tradisi pendidikan yang panjang. Kita harus membuktikan bahwa tradisi besar itu mampu melahirkan sekolah, madrasah, dan pesantren yang unggul, modern, berkarakter, dan berdaya saing,” tegasnya.

Menurut Abdullah, kolaborasi dengan LPM UIN Jakarta merupakan bagian dari agenda transformasi pendidikan dalam Nawa Saka Khidmah PCNU Tangsel Masa Khidmat 2026–2031. Kerja sama ini diharapkan berlanjut pada pemetaan mutu lembaga pendidikan, peningkatan kompetensi guru, pendampingan tata kelola, digitalisasi pendidikan, serta pengembangan sekolah dan madrasah percontohan.

“Keberhasilan workshop bukan diukur dari banyaknya peserta dan sertifikat yang dibagikan, tetapi dari perubahan nyata kualitas pendidikan setelah kegiatan ini berakhir,” ujarnya.

Soroti Ketimpangan Perlakuan terhadap Madrasah.

Dalam sesi tanya jawab dengan audiens yang mayoritas menyoroti persoalan ketidaksetaraan perlakuan terhadap madrasah dalam kebijakan pendidikan di daerah, khususnya terkait akses terhadap dukungan program, fasilitas, dan penganggaran pendidikan.

Mas’ud menyampaikan bahwa, perbedaan kewenangan administratif antara sekolah di bawah pemerintah daerah dan madrasah di bawah Kementerian Agama tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan pendidikan anak-anak yang belajar di madrasah.

“Anak-anak yang belajar di madrasah adalah warga Tangerang Selatan yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Jangan sampai perbedaan kewenangan administratif justru melahirkan ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan,” tegas Abdullah.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama DPRD dan Kementerian Agama untuk membangun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, proporsional, dan berkeadilan, termasuk membuka ruang dukungan bagi madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita tidak sedang meminta perlakuan istimewa bagi madrasah. Kita sedang memperjuangkan keadilan pendidikan. Negara harus hadir bagi seluruh anak bangsa, tanpa membedakan apakah mereka belajar di sekolah umum atau madrasah,” tambahnya.

Dari Workshop Menuju Gerakan Transformasi Pendidikan

Abdullah berharap sinergi PCNU Tangsel, UIN Jakarta, UNUSIA, LP Ma’arif NU, serta para pemangku kepentingan pendidikan dapat berkembang menjadi ekosistem kolaborasi yang memperkuat kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Ia juga menekankan pentingnya mengubah orientasi lembaga pendidikan dari sekadar memenuhi standar administratif menuju pembentukan budaya mutu, inovasi pembelajaran, dan peningkatan kualitas lulusan.

“Pendidikan bermutu tidak boleh menjadi kemewahan bagi sebagian orang. Pendidikan bermutu harus menjadi kesempatan bagi seluruh anak bangsa,” ungkapnya.

Menutup pesannya, Abdullah menegaskan bahwa transformasi pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab besar NU dalam menyiapkan generasi masa depan.

“Kita ingin bergerak dari sekadar mengelola lembaga menuju membangun keunggulan, dari kompetisi menuju kolaborasi, dan dari kegiatan seremonial menuju perubahan nyata. Sebab membangun mutu pendidikan berarti membangun masa depan manusia dan peradaban,” pungkasnya. (Red)