Mengapa Kepuasan terhadap Prabowo Menurun? Ini Analisis dari Teori Komunikasi Politik dan Perilaku Publik

Beritabanren.com – Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 tidak hanya menggambarkan perubahan angka statistik, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat menilai pemerintah.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen, sementara ketidakpuasan mencapai 46,9 persen. Jika dibandingkan dengan survei SMRC pada November 2025 yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 81,2 persen, terjadi penurunan sekitar 30 poin dalam waktu kurang dari satu tahun.

Dalam kajian ilmu politik, perubahan opini publik seperti ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi, tetapi juga oleh cara masyarakat menerima informasi, membentuk persepsi, mengambil keputusan politik, serta berinteraksi dalam lingkungan sosial.

Salah satu teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut adalah Uses and Gratifications Theory yang dikembangkan Elihu Katz, Jay Blumler, dan Michael Gurevitch. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat bukan hanya penerima informasi yang pasif, melainkan secara aktif memilih sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka.

Di era digital, masyarakat memperoleh informasi dari berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, podcast, hingga berbagai platform digital lainnya. Banyaknya sumber informasi membuat persepsi publik terhadap pemerintah terbentuk dari berbagai narasi yang saling bersaing. Ketika masyarakat lebih sering terpapar informasi yang berisi kritik terhadap pemerintah, penilaian terhadap kinerja pemerintah juga dapat ikut berubah.

Fenomena tersebut juga dapat dibaca melalui Cultivation Theory yang diperkenalkan George Gerbner. Teori ini menjelaskan bahwa paparan informasi secara terus-menerus dapat membentuk cara masyarakat memahami realitas politik. Pemberitaan mengenai persoalan ekonomi, polemik kebijakan, maupun kontroversi pejabat yang muncul berulang kali dapat memengaruhi cara publik mengevaluasi pemerintah.

Dalam ruang digital, perubahan persepsi publik juga berkaitan dengan Echo Chamber Theory. Teori ini menjelaskan bahwa media sosial melalui algoritmanya cenderung mempertemukan pengguna dengan informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sebelumnya. Akibatnya, seseorang yang sudah memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah dapat semakin sering menerima informasi yang memperkuat pandangan tersebut.

Hal serupa dijelaskan melalui konsep Filter Bubble yang diperkenalkan Eli Pariser. Menurut konsep ini, algoritma digital dapat membatasi variasi informasi yang diterima seseorang berdasarkan kebiasaan dan preferensi pengguna. Dalam konteks politik, kondisi tersebut dapat membuat sebagian masyarakat hidup dalam lingkungan informasi yang memperkuat keyakinan politik mereka masing-masing.

Dari perspektif perilaku pemilih, Michigan Model yang dikembangkan Angus Campbell dan koleganya menjelaskan bahwa pilihan politik dipengaruhi oleh identifikasi politik, persepsi terhadap pemimpin, serta evaluasi terhadap isu-isu yang berkembang. Namun, identifikasi politik tidak selalu bersifat permanen. Ketika evaluasi terhadap kinerja pemerintah berubah secara konsisten, sebagian pemilih dapat melakukan penilaian ulang terhadap dukungan mereka.

Sementara itu, Columbia Model yang dikembangkan Paul Lazarsfeld menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk opini politik. Pendapat keluarga, teman, komunitas, maupun kelompok sosial dapat memengaruhi cara seseorang menilai pemerintah. Karena itu, perubahan opini publik tidak hanya berasal dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari percakapan sosial yang berlangsung setiap hari.

Perspektif lain datang dari Spatial Voting Theory yang dikembangkan Anthony Downs. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mendukung pemimpin yang dianggap memiliki kebijakan paling dekat dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ketika publik merasa terdapat jarak antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, tingkat kepuasan dapat mengalami penurunan.

Selain itu, Public Choice Theory yang dikembangkan James Buchanan dan Gordon Tullock menjelaskan bahwa masyarakat bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan manfaat dan biaya dari kebijakan pemerintah. Dukungan publik cenderung bertahan ketika masyarakat merasa memperoleh manfaat yang sebanding atau lebih besar dibandingkan beban yang mereka rasakan.

Penilaian terhadap pemerintah juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan. Hal tersebut dijelaskan melalui Street-Level Bureaucracy Theory dari Michael Lipsky. Teori ini menyebutkan bahwa masyarakat sering menilai pemerintah melalui pengalaman langsung ketika berhadapan dengan pelayanan publik, seperti birokrasi, layanan kesehatan, pendidikan, maupun administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, kualitas pelaksanaan kebijakan di tingkat bawah dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah pusat. Kebijakan yang baik secara konsep dapat kehilangan dukungan apabila implementasinya dianggap lambat atau tidak memberikan manfaat yang dirasakan langsung.

Sementara itu, Modernization Theory yang dikembangkan Seymour Martin Lipset menjelaskan bahwa meningkatnya pendidikan, akses informasi, dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat akan meningkatkan tuntutan terhadap kualitas pemerintahan. Masyarakat modern tidak hanya menilai pemerintah dari stabilitas politik, tetapi juga dari aspek transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Jika berbagai teori tersebut digabungkan, hasil Survei SMRC Juli 2026 menunjukkan bahwa penurunan kepuasan terhadap Presiden Prabowo merupakan fenomena yang memiliki banyak dimensi. Perubahan tersebut berkaitan dengan bagaimana masyarakat menerima informasi, bagaimana opini terbentuk dalam ruang digital, bagaimana pemilih mengevaluasi manfaat kebijakan, serta bagaimana pemerintah menjalankan programnya di tingkat masyarakat.

Dengan kata lain, perubahan tingkat kepuasan publik bukan hanya mencerminkan penilaian terhadap satu kebijakan tertentu, tetapi juga menggambarkan perubahan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan ruang publik dalam era demokrasi digital. Perkembangan survei berikutnya akan menjadi indikator penting untuk melihat apakah perubahan ini bersifat sementara atau menjadi bagian dari tren yang lebih panjang. (Red)