NU Diharapkan Tetap Menjaga Marwah Organisasi, Kepemimpinan Jangan Bergeser Jadi Arena Kekuasaan

Beritabanten.com – Nahdlatul Ulama (NU) diingatkan untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai organisasi keagamaan yang berakar pada tradisi, pengabdian, dan pelayanan kepada umat. Kepemimpinan di tubuh NU dinilai harus tetap ditempatkan sebagai amanah organisasi, bukan sebagai sarana menuju kepentingan politik praktis.

Sejak berdiri pada 31 Januari 1926, NU dibangun oleh para ulama sebagai wadah dakwah, pendidikan, dan penguatan kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Tradisi kepemimpinan yang diwariskan para pendiri NU menempatkan ilmu, akhlak, keteladanan, dan pengabdian sebagai dasar utama dalam menerima amanah.

Para muassis NU seperti Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, serta para masyayikh pesantren dikenal tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan utama. Dalam tradisi pesantren, kepemimpinan justru dipandang sebagai tanggung jawab besar yang harus dipikul dengan penuh kehati-hatian.

Namun, perkembangan zaman membuat dinamika kepemimpinan di organisasi besar seperti NU semakin kompleks. Menjelang muktamar atau pemilihan Ketua Umum PBNU, proses konsolidasi dukungan dan komunikasi antarstruktur organisasi kerap menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut memunculkan diskusi mengenai bagaimana menjaga agar proses regenerasi tetap sesuai dengan nilai dasar NU.

Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah ketika jabatan strategis di PBNU dipersepsikan sebagai jalan menuju posisi politik yang lebih tinggi, seperti jabatan pemerintahan. Jika persepsi tersebut berkembang, terdapat risiko perubahan orientasi, di mana kepemimpinan organisasi yang seharusnya berfokus pada pelayanan umat dapat dipandang sebagai bagian dari strategi memperoleh kekuasaan.

Dalam perspektif teori Institutional Integrity yang dikaitkan dengan pemikiran Philip Selznick, sebuah organisasi akan tetap memiliki kewibawaan apabila pemimpinnya mampu menjaga kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Ketika organisasi mulai digunakan sebagai alat mencapai ambisi individu, kepercayaan terhadap institusi dapat mengalami penurunan.

Sementara itu, teori Iron Law of Oligarchy dari Robert Michels menjelaskan bahwa organisasi besar memiliki kecenderungan mengalami pergeseran ketika pengaruh dan sumber dayanya semakin luas. Karena itu, organisasi dengan basis sosial yang besar perlu terus menjaga mekanisme kepemimpinan agar tidak kehilangan nilai awal yang menjadi fondasinya.

Meski demikian, keterlibatan kader NU dalam pemerintahan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan sejarah organisasi. Banyak tokoh NU yang berkontribusi dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Hal yang menjadi perhatian adalah memastikan bahwa jabatan negara diperoleh sebagai hasil rekam jejak pengabdian dan kapasitas, bukan karena menjadikan organisasi sebagai kendaraan menuju kekuasaan.

Semangat Khittah NU 1926 pun dinilai perlu dipahami secara lebih luas. Khittah tidak hanya berkaitan dengan posisi NU terhadap politik praktis, tetapi juga menyangkut etika kepemimpinan agar organisasi tetap berorientasi pada dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan kekuatan jaringan pesantren, tradisi keilmuan, serta kepercayaan jutaan warga nahdliyin, NU memiliki modal sosial yang besar untuk terus menjadi penjaga nilai moral bangsa. Karena itu, kepemimpinan di PBNU diharapkan tetap lahir dari semangat pengabdian sehingga NU dapat mempertahankan marwahnya sebagai organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. (Red)