Kalau Pemerintah Merasa Benar, Mengapa Takut pada Demonstrasi Mahasiswa?

Beritabanten.com – Demonstrasi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” kembali mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pengelolaan APBN, kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga isu keterlibatan militer di ruang sipil.

Pemerintah tentu tidak harus menyetujui seluruh kritik yang disampaikan. Namun, jika pemerintah meyakini setiap kebijakannya telah berada di jalur yang benar, respons yang paling tepat bukanlah merasa terganggu oleh demonstrasi, melainkan menjawab kritik tersebut dengan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika mahasiswa menilai anggaran negara boros, pemerintah dapat menjelaskan penggunaan APBN secara terbuka. Jika program MBG dipersoalkan, pemerintah dapat memaparkan besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Begitu pula jika Koperasi Desa Merah Putih dipertanyakan, penjelasan mengenai kajian, proyeksi, serta manfaat program akan menjadi jawaban yang lebih meyakinkan daripada sekadar menepis kritik.

Dalam sistem demokrasi, mahasiswa memang bukan bagian dari pemerintah. Mereka juga bukan tim sukses atau juru bicara kekuasaan. Sejak lama, kampus menjadi ruang lahirnya kritik, gagasan, dan kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Peran tersebut justru menjadi salah satu penyangga penting agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.

Pemerintah memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok mahasiswa. Negara memiliki kementerian, lembaga, data, anggaran, hingga perangkat komunikasi yang lengkap. Karena itu, kritik dari mahasiswa semestinya dijawab melalui penjelasan yang terbuka, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.

Di sisi lain, demonstrasi juga tidak selalu berarti penolakan terhadap negara. Aksi di ruang publik merupakan salah satu cara warga negara menyampaikan aspirasi dan menguji kebijakan yang dijalankan pemerintah. Selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum, demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam negara demokrasi.

Pada akhirnya, pemerintah yang percaya diri terhadap kebijakannya tidak perlu takut menghadapi kritik. Sebaliknya, kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kepercayaan publik. Sebab dalam demokrasi, legitimasi pemerintah tidak dibangun dari sepi kritik, melainkan dari kemampuan menjawab kritik dengan transparansi, data, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. (Red)