Ketika Ucapan Menjadi Beban Kekuasaan

Beritabanten.com – Dalam banyak literatur ilmu politik dinyatakan bahwa kebijakan memang menentukan arah negara.  Tanpa garis jelas akan lahir struktur negara yang tidak jarang menyebabkannya kehilangan arah masa depan.

Tapi ada lebih penting dari soal kebijakan, yakni kata-kata yang meluncur dari seorang pemimpin ketika berbicara kepada rakyatnya.

Komunukasi adalah jembatan yang menghubungkan kekuasaan dengan kepercayaan publik. Ketika jembatan itu kropos, capaian sebesar apa pun bisa kehilangan makna di mata masyarakat.

Belakangan ini, publik semakin sering memperdebatkan gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Ucapan-ucapan yang dimaksudkan sebagai candaan, spontanitas, atau ekspresi ketegasan justru kerap memicu kontroversi.

Adalah candaan “Ndasmu” dan “Emang gue pikirin” saat berpidato di acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo. Ia keceplosan saat meniru gaya bicara koruptor yang dinilai sopan namun kerap mencuri uang rakyat.

Sebagian orang menganggapnya sebagai bentuk keterusterangan yang menyegarkan. Namun tidak sedikit yang melihatnya sebagai cerminan kurangnya sensitivitas seorang kepala negara terhadap situasi yang sedang dihadapi rakyat.

Masalahnya bukan semata pada pilihan kata. Yang lebih penting adalah pesan yang ditangkap publik. Dalam era media sosial, setiap kalimat seorang pemimpin tidak lagi berhenti sebagai suara. Ia berubah menjadi simbol, ditafsirkan, dipotong, disebarkan, dan akhirnya membentuk persepsi kolektif.

Karena itu, ketika pemerintah menyampaikan data pertumbuhan ekonomi, investasi, atau indikator makro lainnya, keberhasilan angka-angka tersebut sering kali tidak otomatis diterima masyarakat. Banyak warga lebih percaya pada pengalaman sehari-hari mereka: harga kebutuhan yang terasa mahal, kesempatan kerja yang terbatas, dan tekanan hidup yang terus meningkat.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, generasi muda semakin skeptis terhadap narasi pembangunan yang hanya bertumpu pada statistik. Mereka menilai keberhasilan ekonomi harus dapat dirasakan secara langsung, bukan sekadar terlihat dalam laporan resmi atau presentasi pemerintah.

Sejarah memberikan pelajaran penting tentang hal ini. Banyak rezim bertahan melewati krisis ekonomi, tetapi tidak sedikit yang runtuh karena kehilangan legitimasi moral dan emosional di hadapan rakyatnya. Ketika masyarakat merasa tidak didengar, tidak dipahami, atau bahkan dianggap remeh, kemarahan dapat tumbuh jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan para penguasa.

Yang memicu kemarahan itu sering kali bukan kebijakan yang rumit. Justru hal-hal sederhana: sebuah pernyataan, sebuah ekspresi wajah, atau kesan bahwa para elite hidup dalam dunia yang berbeda dari kehidupan rakyat biasa.

Politik modern adalah pertarungan persepsi. Rakyat mungkin tidak mengikuti detail APBN, mekanisme fiskal, atau perhitungan ekonomi yang kompleks. Namun mereka sangat peka terhadap sinyal-sinyal yang menunjukkan apakah pemimpinnya memahami penderitaan mereka atau tidak.

Dalam konteks itu, janji politik juga memiliki konsekuensi. Semakin besar janji yang diucapkan, semakin besar pula ekspektasi yang dibangun. Ketika target yang dijanjikan tampak sulit diwujudkan, publik pada akhirnya akan mempertanyakan bukan hanya kemampuan pemimpin, tetapi juga kejujurannya.

Sayangnya, budaya politik kita sering kali memperlihatkan bahwa janji dapat diucapkan tanpa rasa khawatir terhadap pertanggungjawaban. Satu periode berlalu, janji yang belum terpenuhi dilupakan, lalu janji baru kembali ditawarkan. Siklus itu terus berulang karena daya ingat politik masyarakat sering kali lebih pendek daripada masa berlaku janji para politisi.

Pada akhirnya, kekuasaan tidak pernah hanya soal angka, proyek, atau laporan kinerja. Ia juga soal kemampuan menjaga kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun melalui kata-kata yang tepat, sikap yang menunjukkan empati, serta kesadaran bahwa setiap ucapan pemimpin memiliki dampak yang jauh melampaui ruang pidato.

Ketika komunikasi kehilangan kebijaksanaan, kata-kata yang seharusnya menjadi alat pemersatu justru dapat berubah menjadi beban bagi kekuasaan itu sendiri. (Red)