BAZNAS–Kemendes Kolaborasi, Zakat Didorong Dongkrak Ekonomi Desa

Beritabanten.com – Badan Amil Zakat Nasional menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memperkuat ekonomi desa berbasis zakat. Sinergi ini menyasar ribuan desa di seluruh Indonesia melalui integrasi program pengelolaan zakat.

Kesepakatan itu tercapai dalam audiensi kedua lembaga di Jakarta, Senin (6/4/2026). Fokus utamanya, mendorong pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa hingga pengembangan sektor produktif masyarakat.

Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, mengatakan pihaknya telah menyiapkan model percontohan “Desa Zakat” di Ciamis yang akan direplikasi ke daerah lain.

“Ciamis sudah jadi role model karena kesadaran zakat masyarakatnya tinggi. Dalam waktu dekat, Kabupaten Serang juga kami siapkan sebagai lokasi pengembangan berikutnya,” ujarnya.

Menurut Sodik, pembentukan UPZ Desa menjadi strategi kunci dalam mengoptimalkan potensi zakat dari level paling bawah. Program ini akan disinergikan dengan berbagai inisiatif pemberdayaan, seperti balai ternak hingga penguatan koperasi desa.

“UPZ Desa ini yang paling strategis. Dari situ, program-program seperti peternakan dan koperasi bisa digerakkan untuk meningkatkan ekonomi warga,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menilai integrasi program zakat sejalan dengan visi pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Kami memang ingin mengintegrasikan program dengan BAZNAS. Ternyata potensinya besar, dan yang paling strategis adalah pembentukan UPZ Desa,” katanya.

Yandri memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam sosialisasi program agar menjangkau masyarakat luas.

“Ke depan, kolaborasi ini juga akan dimasifkan lewat media sosial dengan melibatkan influencer agar dampaknya lebih terasa,” ujarnya.

Audiensi ini turut dihadiri jajaran pimpinan kedua lembaga, di antaranya Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Rizaludin Kurniawan, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, serta Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Mulyadin Malik. (Red)