Hadiah Lebaran dari Pemprov Banten: Bebas Tunggakan Pajak Kendaraan Mulai 10 April 2025!

Beritabanten.com – Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Samsat Balaraja, Bapenda Provinsi Banten, menyatakan kesiapan penuh dalam melayani masyarakat seiring diberlakukannya program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dimulai pada Rabu, 10 April 2025.

Kepala UPT Samsat Balaraja, Ali Hanafiah, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025. Program ini akan berlangsung hingga 30 Juni 2025 dan menjadi peluang emas bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan tanpa dikenakan denda.

“Kami sangat menyambut baik kebijakan ini. Ini adalah kabar baik, dan kami pun siap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ungkap Ali, Rabu (9/4).

Ali menambahkan, program ini menjadi bukti nyata kepedulian Gubernur Banten terhadap masyarakat. Ia menyebutnya sebagai “hadiah lebaran” yang sangat membantu masyarakat, khususnya dalam meringankan beban ekonomi.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang untuk tidak melewatkan kesempatan ini.

“Selain membantu secara ekonomi, pemutihan ini juga memudahkan masyarakat untuk kembali tertib dalam administrasi pajak kendaraan,” ujarnya.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan program, UPTD Samsat Balaraja telah menyiapkan berbagai sarana dan layanan. Warga bisa langsung datang ke kantor UPTD PPD Balaraja atau mengakses layanan di gerai-gerai terdekat seperti di Pasar Kemis, Kronjo, Mall Ciputra, dan Mall Lippo Karawaci.

Selain itu, Samsat juga menyediakan layanan keliling (Samling) di titik-titik strategis seperti Kecamatan Cisoka, Perumahan Telaga Bestari dan Mall Ramayana.

“Program ini berlaku hingga 30 Juni 2025. Kami siap melayani masyarakat yang ingin melunasi pajaknya tanpa denda. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya,” imbuh Ali.

Ali berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

“Ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan dari sektor pajak kendaraan,” tutupnya. (Nul)