Musrenbangkel Randakari 2025: Warga Ajukan Pembangunan JPO dan GSG

Beritabanten.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, dilaksanakan pada Jumat (31/01/2025) di ruang rapat Kantor Kelurahan Randakari.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, seperti Camat Ciwandan Agus Ariadi, Lurah Randakari Khaerul Amri, Ketua Pokmas Shohibul Imam, perwakilan Bappeda Sukma, perwakilan Kotaku Mansur, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT/RW, kader Posyandu, PKK, dan tamu undangan lainnya.

Tujuan acara ini adalah untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan untuk tahun yang akan datang. Lurah Randakari, Khaerul Amri, dalam sambutannya menyampaikan beberapa usulan yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Gedung Serba Guna (GSG).

“Pada Musrenbangkel kali ini, masyarakat mengusulkan pembangunan JPO dan GSG sebagai fasilitas yang sangat dibutuhkan. Usulan ini muncul karena seringnya kecelakaan di jalan lingkar menuju Lingkungan Serang Ilir saat warga berkumpul,” ungkap Khaerul Amri, yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon.

Pada kesempatan yang sama, Camat Ciwandan, Agus Ariadi, menekankan pentingnya perencanaan dana pembangunan yang jelas, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan sekitar.

“Penting untuk memastikan sumber dana pembangunan ini jelas, baik dari APBD maupun CSR, agar proses pembangunan berjalan lancar,” ujar Agus Ariadi.

Selain itu, Shohibul Imam, fasilitator kelurahan, menegaskan bahwa pembangunan JPO dan GSG menjadi prioritas utama dalam pembangunan fisik tahun ini, sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan masyarakat dalam Musrenbangkel.

“JPO dan GSG sangat dibutuhkan oleh warga, oleh karena itu, kedua proyek ini menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan tahun ini,” tambah Shohibul Imam.

Mansur, perwakilan dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), juga mengingatkan bahwa Musrenbangkel wajib dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa program pembangunan lain, seperti paving block, pemagaran makam, dan pembangunan drainase, akan didanai melalui APBD, termasuk Dana Salira dan Pokir Dewan.

Melalui Musrenbangkel ini, diharapkan aspirasi masyarakat dapat segera terealisasi, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan warga Kelurahan Randakari dapat meningkat. (Nbl)