Beritabanten.com – Situasi di Huta Dolok Parmonangan, Desa Pondok Buluh, Kecmatan Dolokpanribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, semakin memanas pada hari ini Selasa (3/12/2024).

Hal tersebut dipicu oleh kehadiran PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang didampingi oleh aparat kepolisian dan TNI di kawasan hutan adat Dolok Parmonangan, tepatnya di Huta Utte Anggir.

Kehadiran perusahaan beserta aparat ini memicu kecurigaan dan kekhawatiran dari masyarakat adat setempat.

Masyarakat adat yang telah mendengar kabar mengenai rencana TPL untuk melakukan kegiatan di hutan mereka segera turun ke lokasi untuk memverifikasi situasi.

Setibanya di kawasan tersebut, mereka menemukan bahwa pihak TPL telah memasang plang yang menandakan bahwa akses menuju hutan Utte Anggir telah ditutup.

Selain itu, suara mesin pemotong kayu terdengar dari dalam hutan, semakin memperkuat dugaan mereka bahwa aktivitas penebangan sedang berlangsung.

Merasa hak mereka terancam, masyarakat adat, yang dipimpin oleh Ompu Umbak Siallagan, berusaha memasuki kawasan hutan adat Utte Anggir untuk memverifikasi kondisi lebih lanjut. Namun, upaya mereka dihalangi oleh pihak TPL dan aparat keamanan yang menjaga area tersebut. Ketegangan meningkat ketika salah satu warga Dolok Parmonangan mengalami luka di kepala akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak TPL.

Peristiwa ini semakin memperburuk hubungan antara masyarakat adat dan PT. Toba Pulp Lestari, yang dianggap telah melanggar hak adat masyarakat setempat serta merusak kelestarian hutan adat mereka.

Masyarakat kini menuntut penjelasan terkait aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan mendesak penghentian segala bentuk kegiatan yang dianggap merugikan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Situasi darurat ini terus berkembang dan kini menjadi perhatian publik. Masyarakat adat dan berbagai pihak terkait mendesak penyelesaian segera agar hak-hak mereka dihormati dan kelestarian lingkungan dapat terjaga.

Ketegangan yang terjadi di Huta Dolok Parmonangan kini menjadi sorotan, dengan harapan agar ada dialog yang konstruktif antara pihak perusahaan, aparat, dan masyarakat adat untuk menemukan solusi yang adil. (Nbl)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com