Wakil Ketua STIT Al-Khairiyah Menyoal Kenaikan Gaji Pejabat Padahal Rakyat Susah

Beritabanten.com – Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Khairiyah, Faizudin, menyoal besarnya terkait besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR, padahal rakyat sedang mengalami kesulitan eknomi.

Gaya hidup mewah pejabat publik, dikatakan, dapat memperlebar kesenjangan sosial dan mengikis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Pejabat publik seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Hidup berlebihan di tengah kondisi ekonomi yang sulit justru menimbulkan rasa ketidakadilan,” katanya di Kota Cilegon, dikutip redaksi dari faktabanten, Kamis 4 Agustus 2025.

Faizudin juga mengutip konsep public morality dalam teori kepemimpinan yang menuntut pejabat hidup sederhana, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Jika pejabat menunjukkan kemewahan, hal ini berpotensi memunculkan sikap apatis, sinis, bahkan kemarahan di kalangan masyarakat.

“Melihat pejabat memamerkan kemewahan bisa membuat rakyat kehilangan kepercayaan bahkan merasa marah,” tambahnya.

Dari perspektif ajaran Islam, Faizudin mengingatkan bahwa pemimpin adalah pelayan umat (khadim al-ummah), seperti Nabi Muhammad SAW dan para khalifah yang dikenal sederhana walaupun berkuasa.

“Hidup mewah bukan hanya urusan pribadi, tapi juga masalah moral yang bisa merusak amanah sebagai pemimpin,” jelasnya.

Faizudin juga mengkritik fasilitas besar berupa gaji dan tunjangan panjang yang diterima anggota DPR, yang menurutnya bertentangan dengan semangat keadilan dan kesetaraan dalam konstitusi.

“Posisi DPRD harus dilihat sebagai amanah, bukan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial berlebihan,” tegasnya.

Kanaikan Gaji Pejabat

Ia menyebut kenaikan gaji pejabat sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, dan menurunnya daya beli.

“Kebijakan ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Rakyat akan merasa pejabat hanya mementingkan dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus memiliki empati sosial, bukan justru menambah beban negara saat rakyat kesulitan,” kata Faizudin.

Faizudin juga menegaskan pentingnya mengalokasikan anggaran negara untuk sektor yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi pangan.

“Sebagai akademisi, saya melihat kenaikan gaji pejabat di tengah krisis ekonomi sangat tidak pantas. Ini menunjukkan ketidakpekaan sosial yang dapat memicu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” pungkasnya. (Nbl)