Wajib ! Grup Whatsapp dan Telegram PPDS Harus Mendaftarkan ke Kemenkes

Beritabanten.com – Kementrian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini mengeluarkan surat edaran tentang aturan baru agar setiap grup Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) baik Whatsapp dan Telegram wajib daftar ke Kemenkes agar grup komunikasi bisa dipantau.

Aturan tersebut sudah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor TK 02.04/D/45679/2024 yang mengacu pada instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 perihal Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang sudah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya Jumat (25/10/2024)

Hal itu dipastikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Aji Muharwaman mengatakan langkah ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan peserta PPDS

“Tujuan SE ini adalah mencegah adanya tindak bullying/perundungan yang terjadi kepada peserta PPDS terutama di grup-grup WA, telegram, dan lain-lain,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat (Rokomyanmas) Kemenkes, Aji Minggu (27/10/2024)

Namun Kemenkes memastikan tidak akan menggangu ranah privat dari setiap grup tenaga pendidik.

“Kemenkes tidak bermaksud untuk mengganggu ranah privat peserta atau tenaga pendidik, sehingga grup yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan PPDS tidak perlu didaftarkan,” ujar dia.

Menurut Aji , boleh saja membuat grup di luar kegiatan PPDS , tapi bila di dalam grup yang tidak terdaftar itu ditemukan adanya tindakan bullying, maka akan diberi sanksi.

Berikut isi dari keempat Surat Edaran tersebut:

1. Setiap group jaringan komunikasi (WhatsApp, Telegram dan sebagainya) peserta didik PPDS harus terdaftar resmi pada Rumah Sakit dan di dalam grup tersebut harus ada Ketua KSM/Kepala Departemen sebagai perwakilan dari RS dan Ketua Program Studi sebagai perwakilan FK untuk memudahkan pemantauan.
2. Bila ditemukan adanya jaringan komunikasi yang tidak resmi dan tidak terdaftar maka akan diberikan sanksi kepada peserta didik paling senior yang ada di jaringan komunikasi tersebut.
3. Bila ditemukan adanya tindakan perundungan di jaringan komunikasi yang resmi maka: Ketua KSM/Departemen dan Kepala Program Studi bersama pelaku perundungan akan diberikan sanksi.
4. Sebagai langkah untuk memantau hal tersebut, diminta kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan mendata semua jaringan komunikasi tersebut dan data tersebut harus selesai dalam 1 (satu) minggu setelah surat diterima. [Mg-3]