Tes Kehamilan SMA di Cianjur, Ketua POGI: Ini Terlalu Mengada-ngada

Beritabanten.com – Sebuah video yang memperlihatkan siswi SMA di Cianjur sedang mengantre untuk mengikuti tes kehamilan mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang siswi memasuki toilet untuk melakukan tes urine, sementara hasil tes dikumpulkan kepada pihak sekolah.

Tes kehamilan ini ternyata telah berlangsung selama dua tahun di sebuah SMA di Desa Padaluyu. Kepala sekolah, Sarman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mencegah terulangnya kasus kehamilan di kalangan siswi.

“Beberapa waktu lalu, ada seorang siswi yang hamil dan terpaksa libur satu semester. Setelah itu, orang tua siswi tersebut melapor kepada kami. Oleh karena itu, kami menjalankan program ini untuk memastikan para siswi terhindar dari pergaulan bebas,” ungkap Sarman, Rabu (22/1/2025).

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, menyebut bahwa langkah tersebut tidak tepat.

“Banyak cara untuk mencegah kehamilan remaja, salah satunya melalui edukasi masif di sekolah. Program ini terlalu mengada-ngada,” ujar Prof. Yudi, Kamis (23/1/2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI, Ai Maryati, menilai bahwa tes kehamilan ini terkesan diskriminatif dan menjadikan perempuan sebagai objek.

“Ini sangat memprihatinkan karena menempatkan anak perempuan sebagai objek seksual. Harusnya fokus pada edukasi pencegahan, bukan tes kehamilan. Tujuannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya justru berdampak buruk pada psikologi anak,” jelas Ai Maryati.

Direktur Jenderal Kesehatan Jiwa Kemenkes RI, Imran Pambudi, menambahkan bahwa tindakan seperti ini bisa memengaruhi kesehatan mental siswi.

“Tes seperti ini dapat menimbulkan kecemasan, isolasi sosial, bahkan depresi, terutama bagi siswi yang hasil tesnya positif. Masalah kesehatan jiwa ini jika tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada gangguan yang lebih serius,” katanya.

Hingga saat ini, polemik terkait kebijakan tersebut masih terus berlanjut, dengan desakan berbagai pihak agar sekolah lebih mengutamakan edukasi dibanding tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis pada siswa.(Sra)