Prabowo Tegaskan Ekonomi Indonesia Tidak Cukup Bergantung pada Pasar, Koperasi Jadi Jalan Pemerataan

Beritabanten.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat sepenuhnya menggantungkan pembangunan ekonomi pada teori neoliberal dan mekanisme pasar bebas. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah.

Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan modal besar dengan harapan manfaatnya akan mengalir secara otomatis kepada masyarakat bawah. Negara perlu mengambil peran agar kesejahteraan, lapangan kerja, pangan terjangkau, layanan kesehatan, dan akses ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Pemerintah kemudian mendorong pendekatan ekonomi yang memberikan ruang lebih besar kepada negara, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), serta pelaku usaha nasional. Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu instrumen yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa.

Apa Itu Neoliberalisme?

Neoliberalisme merupakan pandangan ekonomi yang menekankan peran besar mekanisme pasar, persaingan, kepemilikan swasta, serta kebebasan berusaha dalam menggerakkan perekonomian.

Dalam pendekatan ini, pemerintah tetap memiliki fungsi, tetapi lebih banyak sebagai pembuat aturan, penjaga stabilitas, dan pengawas agar pasar berjalan. Sementara kegiatan produksi dan distribusi sebagian besar diserahkan kepada sektor swasta.

Beberapa kebijakan yang sering dikaitkan dengan neoliberalisme antara lain privatisasi perusahaan negara, deregulasi, liberalisasi perdagangan, pembukaan investasi asing, pengurangan subsidi, serta pembatasan keterlibatan langsung pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

Namun, neoliberalisme bukan berarti negara sepenuhnya hilang dari perekonomian. Pemerintah tetap berperan dalam membuat regulasi dan menjaga agar sistem ekonomi berjalan.

Kritik Terhadap Ekonomi yang Mengandalkan Efek Menetes ke Bawah

Pandangan Prabowo juga berkaitan dengan kritik terhadap teori trickle-down economics atau efek menetes ke bawah.

Teori tersebut beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong investasi dan aktivitas kelompok berpendapatan tinggi pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas melalui lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, kritik terhadap teori ini menyebut bahwa pertumbuhan tidak selalu menghasilkan pemerataan. Tanpa kebijakan distribusi yang tepat, keuntungan ekonomi dapat lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal besar.

Karena itu, negara dinilai tetap perlu hadir melalui kebijakan sosial, dukungan UMKM, perlindungan pekerja, pembangunan infrastruktur, dan program ekonomi masyarakat.

Indonesia Menggunakan Sistem Ekonomi Campuran

Indonesia tidak secara resmi menerapkan neoliberalisme sebagai sistem ekonomi negara. Dalam praktiknya, Indonesia menjalankan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan mekanisme pasar dengan peran aktif pemerintah.

Sektor swasta tetap memiliki peran besar dalam investasi, produksi, dan perdagangan. Namun, pemerintah juga mengelola BUMN, memberikan subsidi, mengatur sektor strategis, membangun infrastruktur, serta menjalankan program perlindungan sosial.

Setelah krisis ekonomi 1997–1998, Indonesia memang menjalankan sejumlah reformasi ekonomi seperti restrukturisasi perbankan, deregulasi, pembukaan investasi, dan penyesuaian kebijakan fiskal. Namun, arah ekonomi nasional tetap mempertahankan peran negara dalam sektor-sektor penting.

Mengapa Pemerintah Menilai Peran Negara Tetap Dibutuhkan?

Salah satu alasan yang dikemukakan adalah kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat perkembangan daerah yang berbeda-beda.

Mekanisme pasar cenderung mengutamakan wilayah yang memiliki potensi keuntungan tinggi. Sementara daerah terpencil dan tertinggal membutuhkan peran pemerintah agar tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, dan layanan publik.

Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Pemerintah menilai pengelolaan sumber daya tersebut harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui industrialisasi dan hilirisasi.

Ketahanan pangan dan energi juga menjadi alasan lain mengapa negara perlu memiliki peran strategis. Ketersediaan kebutuhan dasar tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, tetapi juga dari aspek keamanan nasional.

Koperasi Desa Merah Putih sebagai Instrumen Ekonomi Rakyat

Koperasi menjadi salah satu bagian penting dalam konsep ekonomi yang didorong pemerintah.

Berbeda dengan perusahaan biasa yang berorientasi pada kepemilikan modal, koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Keuntungan usaha dapat dikembalikan kepada anggota melalui mekanisme koperasi.

Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah ingin memperkuat distribusi kebutuhan pokok, akses pembiayaan, pemasaran produk masyarakat, serta memperpendek rantai perdagangan yang selama ini sering melibatkan banyak perantara.

Namun, keberhasilan koperasi tetap bergantung pada tata kelola. Koperasi membutuhkan manajemen profesional, transparansi keuangan, dan model usaha yang sehat agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.

Pasar Tetap Dibutuhkan, Negara Tetap Berperan

Sikap Prabowo terhadap neoliberalisme tidak berarti menolak investasi swasta, perdagangan internasional, atau peran dunia usaha.

Pemerintah tetap membutuhkan sektor swasta untuk membuka lapangan kerja, membawa teknologi, meningkatkan produksi, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pasar tidak berjalan tanpa arah dan tanpa perlindungan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.

Dengan pendekatan tersebut, arah ekonomi yang ditawarkan lebih dekat dengan konsep ekonomi campuran atau ekonomi kerakyatan, yaitu pasar tetap berjalan tetapi negara hadir untuk mengarahkan pembangunan dan menjaga pemerataan.

Tantangan dari Peran Negara

Meski peran negara dianggap penting, intervensi pemerintah juga memiliki risiko. Pengelolaan usaha negara yang tidak baik dapat menimbulkan inefisiensi, kerugian, bahkan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, keterlibatan pemerintah harus disertai transparansi, pengawasan, dan tata kelola yang kuat.

Persoalan ekonomi bukan hanya memilih antara pasar bebas atau campur tangan negara, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang mampu menghasilkan pertumbuhan sekaligus pemerataan.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ekonomi akan dinilai dari dampaknya bagi masyarakat: apakah mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga harga kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangi ketimpangan, dan memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat luas. (Red)