KAI Logistik Kelola Pemindahan 55 Unit Kereta Afkir

Beritabanten.com – KAI Logistik berhasil mengelola pemindahan 55 unit kereta rel listrik (KRL) afkir atau yang tidak beroperasi di Depo KRL Depok, Jawa Barat, dalam waktu 23 hari, jauh lebih cepat dari target maksimal 60 hari pelaksanaan kerja.

Manajer Wilayah Barat KAI Logistik, Yudy Armand Arief, dalam pernyataan di Jakarta pada Jumat, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini membuktikan kemampuan KAI Logistik dalam menangani pengangkutan barang berat dan berdimensi besar secara aman, efisien, dan sesuai dengan standar keselamatan.

“KAI Logistik telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya khususnya dalam penanganan heavy cargo dan menjadi ekosistem logistik di industri perkeretaapian. Proyek pemindahan KRL afkir ini semakin menunjukkan peran strategis KAI Logistik dalam mendukung pengelolaan logistik sarana perkeretaapian,” kata Yudy.

Proses pengiriman 55 unit KRL afkir ini dimulai pada 14 April 2025 dan dilakukan secara bertahap. Pengelolaan logistik meliputi relokasi jaringan listrik aliran atas (LAA), pemadatan dan penataan lahan di titik penempatan baru, serta pemindahan unit KRL.

“Meski menghadapi tantangan cuaca ekstrem seperti hujan disertai petir selama proses pemindahan, KAI Logistik mampu menyesuaikan strategi di lapangan agar pekerjaan tetap berjalan sesuai rencana,” ujar Yudy.

Sebanyak 55 unit KRL yang dipindahkan berasal dari jalur area stabling Depo KRL Depok dan kini telah tersusun rapi di lokasi penempatan baru di sisi barat depo, berdampingan dengan 32 unit KRL afkir yang telah dipindahkan pada Desember 2024.

Setiap unit KRL memiliki bobot antara 25 hingga 30 ton dengan berbagai tipe, yang menandakan adanya kompleksitas pekerjaan. Namun, semuanya tetap diselesaikan sesuai standar keselamatan dan efisiensi waktu.

Yudy menambahkan, sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan, KAI Logistik selalu menjalankan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat dalam proses pengiriman, termasuk joint inspection dan verifikasi kondisi barang sebelum dimuat.

Proyek ini juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Permenhub No. 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP). (Azk)