Kader PKB di Senayan Desak Pemerintah Ungkap Dalang Pagar Laut Tangerang

Beritabanten.com –  Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah bertindak tegas sekaligus mengungkap dalang di balik berdirinya pagar laut di Kabupaten Tangerang.

“Tentu Komisi IV mendorong agar pemerintah tegas menertibkan hal-hal semacam ini, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa berkuasa di atas hukum yang berlaku, untuk mengusut siapa dalangnya,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa, 14 Januari 2025.

Kader PKB tersebut menambahkan, diperlukan kerja sama berbagai pihak dalam mengusut tuntas atas hadirnya pagar laut tersebut. Pihak yang perlu kerja sama tersebut, menurutnya, adalah nelayan, aparat penegak hukum, masyarakat dan  pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

“Harus ada kerja sama mulai dari nelayan, aparat penegak hukum, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, dan Kementerian KP. Kalau ada backing oknum tertentu harus ditindak tegas juga,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, manajemen kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 membantah terlibat dalam pembangunan pagar laut terbuat dari bambu yang ditemukan di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten.

Pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan tindak lanjut,” ujar Toni, perwakilan Manajemen PIK 2, dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025).

Pagar bambu yang terpasang di wilayah pesisir tersebut kini sedang diselidiki oleh pihak berwenang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mencari siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut.

KKP juga memastikan akan mengambil tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran terkait penggunaan lahan pesisir.

Pihak PIK 2 menegaskan tidak terlibat dalam pembangunan pagar tersebut dan menyerahkan masalah ini kepada kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul.

Kejadian ini juga memunculkan pertanyaan mengenai regulasi dan penggunaan lahan pesisir di wilayah tersebut. (Red)