Syukron meminta pemerintah dan aparat melakukan upaya pencegahan dan penindakan kegiatan judol. Tapi syaratnya dengan merangkul berbagai pihak termasuk tokoh agama dalam memberikan literasi dan pendidikan kepada masyarakat.

Dia tegaskan, agar ada penutupan akses terhadap situs, platform judol dengan melibatkan provider dan pihak-pihak terkait oleh badan siber di bawah komando Kominfo RI.

Sedangkan upaya penindakan juga tidak kalah penting dengan menjerat dan menangkap para bandar, penyedia layanan slot judol dan pihak-pihak yang melakukan endorse atau promosi.

“Jangan malah ini masyarakatnya yang dikejar-kejar,” tandas Syukron.

Terakhir JMM, lanjut Syukron mengajak masyarakat untuk berupaya menjauhi segala bentuk judi online dengan berbagai macam bentuk dan modus serta iming-iming keuntungannya.

“Sekali mencoba lalu ketagihan, biasanya akan sadar kalau sudah bangkrut dan terpuruk. Percayalah, kebahagiaan dan keberkahan bukan dari judi. Makanya agama jelas dan tegas melarangnya,” pungkas Syukron.

Diberitakan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengaku telah menemukan lebih 1000 orang di lingkungan DPR dan DPRD, yakni legislator dan pekerjannya terlibat dalam judi online. Dia menyampaikannya ketika rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Komplek DPR-MPR RI Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Jadi yang kami temukan ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, dan Sekretariat Kesekjenan juga ada,” kata Ivan melansir laman resmi DPR RI, pada Jumat 28 Juni 2024. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com