Beritabanten.com – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, TB Rizki Andika, menilai belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon terlalu besar dan perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, Pemkot Cilegon harus lebih efisien dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) agar biaya untuk pegawai tidak terus meningkat. “Rasionalisasi pegawai bisa saja menjadi opsi, namun pelaksanaannya mesti hati-hati supaya tidak menimbulkan pengangguran baru yang justru menjadi beban sosial,” ujarnya, Sabtu (23/8/2025).

Rizki menambahkan, penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan yang dinilai tidak produktif dapat menjadi pilihan kebijakan.

PPPK Jadi Beban Fiskal Daerah

Ia juga menyoroti kebijakan pusat mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilainya menambah beban fiskal daerah.

“Ini masalah struktural yang butuh solusi menyeluruh. Apakah dengan penambahan transfer dana dari pusat atau mekanisme lain, yang penting jangan sampai anggaran daerah tertekan hingga mengorbankan pelayanan publik,” katanya.

Selain mengendalikan belanja pegawai, Rizki mendorong Pemkot Cilegon untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut, potensi Cilegon cukup besar mulai dari investasi, optimalisasi pajak daerah, hingga pengembangan ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal.

“Kalau PAD meningkat, ruang fiskal Pemkot juga lebih longgar dalam menyusun anggaran,” jelasnya.

Lebih jauh, Rizki mengingatkan agar belanja modal untuk pembangunan infrastruktur tidak terpinggirkan akibat dominasi belanja operasional. Menurutnya, infrastruktur yang baik menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi.

“Jika infrastruktur lemah, sulit bagi Cilegon untuk berkembang. Karena itu, rasionalisasi anggaran harus memperhatikan sektor-sektor prioritas jangka panjang,” tegasnya. (Nbl)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com