Gubernur Andra Bentuk Tim Pengendali Banjir untuk Lahirkan Penanganan Komprehensif

Beritabanten.com – Tekad Gubernur Banten Andra Soni dalam pengangan banjir di wilayah Tangerang Raya sangar realistis.

Dia menempuh tahapannya dengan membentuk tim pengendali banjir yang akan merumuskan strateg sekaligus mengambil langkah cepat dan terarah.

Tahap awalnya akan mematangkan penanganan banjir di wilayah Ciledug agar memudahkan koordinasi dan pengambilan langkah strategis.

“Kita lakukan di wilayah Ciledug ini supaya saya tidak terkesan cuma Gubernur yang mikirin daerah selatan,” katanya, kemarin

Untuk itu, Gubernur Andra akan membentuk tim pengendali banjir yang melibatkan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

“Dalam menyelesaikan problem ini, dibutuhkan penanganan secara kerjasama. Supaya mendapatkan hasil yang optimal dan masyarakat tidak kembanjiran lagi” ungkapnya.

Gubernur Andra tegaskan bahwa langkag komprehenaif dalam penanganan banjir sangat penting agar melahirkan langkah kongkrit dan terarah.

“Ini harus komprehensif-harus dari hulu, tengah, hingga hilir,” tambahnya.

Dirinya memberikan contoh penyebab banjir salah satunya mengalami penyempitan sehingga aliran air tidak tertampung sehingga meluap ke jalanan dan permukiman.

“Sungai kita dulu lebarnya 40 meter, 20 meter, sekarang lebarnya tinggal 2 meter. Ada sertifikat, ditempati. Giliran mau dirapikan, lebih galak mereka-bawa golok, saudaranya pada kumpul semua, ‘Ini tanah Baba gue.’ Padahal zaman dulu itu sungai lebar,” tandasnya.

Oleh sebab itu, penangan banjir perlu digarap secara serius dari tingkat bawah hingga pusat. Sehingga ditangani secara holistik tidak parsial. Penanganan banjir secara parsial dampaknya tidak akan menyelesaikan masalah.

“Bukan saya tak ingin menyelesaikan masalah banjir. Dari dulu nggak selesai-selesai karena parsial. Wali Kota Tangerang Selatan ninggiin tanggul, air mau masuk ke Kota Tangerang mentok, ngebalik, airnya tumpah, akhirnya lebih tinggi dari tanggul. Jurangmangu contohnya, Mahata contohnya,” ujarnya.

Koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hal ini menyangkut dengan dengan tata ruangan.

“Kami bentuk tim pengendalian banjir berkoordinasi dengan menteri terkait, termasuk ATR/BPN karena menyangkut rencana tata ruang, karena menyangkut sertifikat di sungai-sungai, kali-kali. Dan kerja sama dengan PU dan sebagainya,” tutupnya. (Red)