Dari Kudus, Rafif Arsya dengan Sepucuk Surat Agar Alihkan MBG untuk Kesejahteraan Guru

Beritabanten.com — Di tengah riuhnya perbincangan soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah suara lirih namun tegas datang dari seorang pelajar di Kudus. Namanya Muhammad Rafif Arsya Maulidi, siswa kelas XI jurusan Desain Komunikasi Visual di SMK NU Miftahul Falah.

Lewat sepucuk surat terbuka yang ia unggah di media sosial, Arsya memilih jalan yang tak biasa: menolak jatah MBG untuk dirinya sendiri, dan meminta agar anggaran tersebut dialihkan untuk kesejahteraan guru.

Langkah itu sontak menyita perhatian publik.

Antara Kepedulian dan Realitas Sekolah

Bagi sebagian siswa, program MBG mungkin menjadi angin segar. Namun bagi Arsya, ada hal lain yang lebih mendesak. Ia melihat langsung bagaimana para guru—terutama yang berstatus honorer—tetap mengabdi di tengah keterbatasan.

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Arsya menuliskan kegelisahannya terhadap ketimpangan yang ia rasakan di lingkungan sekolah.

Ia membandingkan besarnya anggaran MBG dengan kondisi para guru yang belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan layak. Baginya, pendidikan bukan hanya soal siswa, tetapi juga tentang mereka yang mengajar.

Menghitung Jatah, Mengukur Makna

Arsya tidak sekadar menyampaikan opini. Ia juga menghitung.

Dengan sisa masa belajar sekitar 18 bulan, ia memperkirakan nilai manfaat MBG yang akan ia terima mencapai Rp6,75 juta. Angka itu, menurutnya, mungkin tidak mengubah hidupnya secara signifikan. Namun bagi guru, bisa menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi yang selama ini kerap terabaikan.

“Bagi saya pribadi, angka tersebut mungkin tidak mengubah banyak hal,” tulisnya, “tetapi dapat menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi guru.”

Pilihan untuk “memberikan kembali” itulah yang menjadi inti dari sikapnya.

Latar Sederhana, Nilai yang Kuat

Arsya bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya seorang buruh, sementara ibunya ibu rumah tangga. Namun dari latar belakang sederhana itu, ia justru menempatkan guru pada posisi yang sangat tinggi—setelah orang tua.

Ia menyebut guru, ustaz, hingga kiai sebagai sosok yang membentuk jalan hidupnya. Maka ketika melihat realitas yang menurutnya tidak seimbang, ia merasa perlu bersuara.

Bukan Penolakan, Tapi Pengingat

Arsya menegaskan bahwa sikapnya bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah atau program MBG itu sendiri. Ia melihat ini sebagai bentuk kepedulian—sebuah pengingat dari seorang pelajar bahwa ada persoalan lama yang belum selesai: kesejahteraan guru honorer.

Dalam unggahannya, ia juga menandai sejumlah pejabat, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai bentuk harapan agar suaranya didengar.

 Suara Kecil, Gaung Besar

Apa yang dilakukan Arsya mungkin terlihat sederhana—hanya sebuah surat. Namun di balik itu, tersimpan refleksi yang lebih dalam tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan.

Kasus ini kembali membuka diskusi lama: bagaimana negara menempatkan guru dalam sistem pendidikan. Di saat program besar digulirkan, masih ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab.

Surat Arsya menjadi semacam “cermin kecil” bagi para pengambil kebijakan—bahwa di ruang-ruang kelas, ada suara-suara jujur yang melihat, merasakan, dan berharap.

Suara itu datang dari seorang siswa, tunas bangsa yang akan melanjutkan amanah membangun peradaban adil dan sejahtera! (Red)