Beritabanten.com – Pertanyaan apakah Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan situasi politik untuk mengambil tindakan represif dan bergerak ke arah otoritarianisme merupakan pertanyaan yang penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kekhawatiran itu tidak muncul tanpa alasan. Setiap kali terjadi ketegangan politik, muncul kemungkinan negara menggunakan instrumen kekuasaan secara berlebihan untuk mengendalikan perbedaan pendapat. Namun, harus dibedakan antara tindakan tegas pemerintah dalam menjaga ketertiban dan tindakan represif yang membungkam kebebasan politik. Negara memang memiliki kewajiban menjaga keamanan, tetapi kewajiban itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak masyarakat menyampaikan kritik, melakukan demonstrasi, dan mengawasi kekuasaan. Demokrasi tidak berarti negara harus membiarkan kekacauan, tetapi juga tidak berarti pemerintah boleh menggunakan kekuatan negara untuk memaksakan keseragaman pandangan politik.

Indonesia hari ini bukan lagi Indonesia sebelum Reformasi 1998. Masyarakat sudah mengalami perubahan politik yang sangat besar. Selama lebih dari dua dekade, rakyat terbiasa dengan pemilihan presiden langsung, pergantian kekuasaan melalui pemilu, kebebasan pers, demonstrasi, serta kompetisi politik yang terbuka. Kebebasan tersebut memang tidak selalu berjalan sempurna. Masih ada persoalan kriminalisasi, tekanan terhadap aktivis, kekerasan dalam penanganan demonstrasi, dan berbagai pembatasan kebebasan sipil. Namun, masyarakat sudah memiliki pengalaman panjang untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Karena itu, setiap upaya mengembalikan pola pemerintahan yang terlalu represif berpotensi mendapatkan perlawanan sosial dan politik. Demokrasi telah menjadi bagian dari kebiasaan politik masyarakat, bukan sekadar konsep yang tertulis dalam konstitusi.

Pengalaman 1998 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi Prabowo. Pada masa itu, Prabowo merupakan perwira tinggi TNI yang menjabat Pangkostrad, sementara Soeharto adalah mertuanya. Kedekatan keluarga dan posisinya dalam struktur militer tidak mampu menghentikan gelombang demonstrasi yang akhirnya mengakhiri pemerintahan Soeharto. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan militer dan kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak otomatis dapat mengendalikan perubahan politik ketika ketidakpuasan masyarakat sudah meluas. Reformasi 1998 bukan hanya pergantian presiden, melainkan juga perubahan besar dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Pelajaran paling pentingnya adalah bahwa kekuasaan yang tidak mampu mendengar aspirasi rakyat pada akhirnya dapat kehilangan legitimasi, sekalipun memiliki perangkat kekuatan yang besar.

Prabowo tentu memahami pengalaman tersebut secara langsung. Ia bukan orang yang baru mengenal dinamika kekuasaan, konflik elite, dan perubahan politik Indonesia. Ia pernah berada di pusat pertarungan politik pada masa Orde Baru, kemudian berkali-kali mengikuti pemilihan presiden dalam era Reformasi, hingga akhirnya berhasil memenangkan Pilpres 2024. Perjalanan panjang itu semestinya memberikan pemahaman bahwa kekuasaan dalam demokrasi memiliki batas dan legitimasi tidak bisa dipertahankan hanya dengan kekuatan aparat. Apalagi, Prabowo kini memimpin negara yang masyarakatnya sudah memiliki pengalaman demokrasi selama lebih dari dua puluh tahun. Menghadapi perbedaan politik dengan pendekatan kekerasan justru dapat menciptakan masalah yang jauh lebih besar daripada persoalan awal yang ingin diselesaikan.

Secara teoritis, pemerintahan yang bergerak ke arah otoritarianisme biasanya memperlihatkan sejumlah gejala: pelemahan lembaga pengawas, pembatasan kebebasan pers, kriminalisasi oposisi, penggunaan aparat untuk kepentingan politik, serta penyempitan ruang kritik masyarakat. Namun, gejala tersebut harus dinilai berdasarkan tindakan konkret, bukan semata-mata berdasarkan kecurigaan atau perbedaan pandangan politik. Prabowo masih memiliki pilihan untuk memperkuat demokrasi dengan memastikan aparat bertindak profesional, menghormati kebebasan sipil, dan memberikan ruang bagi kritik. Sebaliknya, apabila pemerintah menggunakan instrumen keamanan untuk menekan kelompok yang berbeda pandangan, maka kekhawatiran mengenai otoritarianisme akan semakin memperoleh dasar. Ukuran demokratis atau tidaknya sebuah pemerintahan bukan terletak pada seberapa keras presiden berbicara, melainkan pada bagaimana kekuasaan dijalankan ketika menghadapi kritik dan perlawanan.

Risiko terbesar dari tindakan represif bukan hanya munculnya kecaman terhadap pemerintah, melainkan kemungkinan terjadinya eskalasi konflik sosial. Ketika demonstrasi damai dihadapi dengan kekerasan, ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman keamanan, atau ketika kelompok politik tertentu dianggap sebagai musuh negara, ruang kompromi akan semakin menyempit. Masyarakat yang semula hanya ingin menyampaikan keberatan dapat merasa tidak memiliki saluran untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam kondisi seperti itu, kemarahan sosial berpotensi berkembang menjadi kerusuhan. Karena itu, pemerintah harus memahami bahwa tindakan represif yang dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban justru dapat menghasilkan ketidakstabilan yang lebih besar. Negara tidak boleh menciptakan masalah baru melalui cara penanganan yang keliru terhadap persoalan politik.

Dalam teori konflik politik, kekerasan negara dapat menghasilkan efek yang berlawanan dengan tujuan awalnya. Represi mungkin dapat menghentikan demonstrasi dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menghilangkan sumber ketidakpuasan. Bahkan, tindakan represif dapat menciptakan solidaritas di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya berbeda kepentingan. Orang yang semula tidak terlibat dalam gerakan oposisi dapat ikut bersimpati ketika melihat adanya tindakan yang dianggap tidak adil. Inilah sebabnya mengapa pendekatan keamanan harus selalu disertai pendekatan politik, komunikasi, dan penegakan hukum yang proporsional. Pemerintah harus mampu membedakan demonstrasi yang merupakan hak konstitusional warga negara dari tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum yang memang harus ditindak. Jangan sampai seluruh kritik dianggap sebagai ancaman hanya karena datang dari kelompok yang tidak mendukung pemerintah.

Ada pula pelajaran penting dari perjalanan politik Prabowo sendiri. Dalam Pilpres 2014 dan 2019, polarisasi antara kelompok pendukung Prabowo dan Jokowi sangat kuat. Sebagian pendukung Prabowo menjadi kelompok yang paling keras mengkritik dan menyerang pemerintahan Jokowi. Namun, setelah kalah dalam dua kontestasi tersebut, Prabowo akhirnya bergabung dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada 2019. Keputusan itu memperlihatkan bahwa pertarungan politik dalam demokrasi tidak harus berakhir menjadi permusuhan permanen. Orang-orang yang sebelumnya berhadapan dapat bekerja bersama dalam pemerintahan ketika kepentingan nasional dan kompromi politik menjadi pertimbangan. Polarisasi yang sebelumnya sangat tajam pun mengalami perubahan. Ini merupakan contoh bahwa konflik politik dapat dikelola melalui rekonsiliasi dan pembagian tanggung jawab, bukan dengan terus memelihara permusuhan.

Karena itu, sangat penting bagi Prabowo untuk mempertahankan pendekatan yang sama dalam menghadapi perbedaan politik setelah menjadi presiden. Ia tidak boleh membiarkan konflik antara kelompok pendukungnya dan kelompok pendukung Jokowi berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Jokowi adalah mantan presiden dua periode dan tentu masih memiliki pendukung serta jaringan politik. Demikian pula Prabowo memiliki basis pendukung yang besar dan beragam. Keberadaan dua kelompok pendukung tersebut bukan ancaman bagi negara selama kompetisi berlangsung dalam koridor demokrasi. Yang harus dicegah adalah ketika elite politik menggunakan masyarakat sebagai alat untuk melanjutkan pertarungan kekuasaan. Pemerintah harus berdiri di atas semua kelompok, bukan menjadi instrumen untuk memenangkan satu kelompok dan menyingkirkan kelompok lainnya.

Pada akhirnya, masih ada alasan untuk percaya bahwa Prabowo menginginkan Indonesia tetap damai dan stabil. Ia telah memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum dan memiliki kesempatan untuk meninggalkan warisan politik sebagai presiden yang mampu menjaga persatuan nasional. Dalam usia dan pengalaman politiknya sekarang, tidak masuk akal apabila seluruh energi pemerintah justru diarahkan untuk membuka pertarungan baru yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Indonesia membutuhkan stabilitas untuk membangun ekonomi, memperbaiki kesejahteraan, memperkuat pendidikan, dan menyelesaikan berbagai persoalan nasional. Stabilitas itu tidak bisa dibangun dengan ketakutan. Stabilitas yang kokoh hanya dapat lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kepastian hukum, dan keyakinan bahwa setiap warga negara tetap memiliki hak untuk berbeda pendapat.

Prabowo memiliki pilihan sejarah: menjadi presiden yang memperkuat demokrasi atau menjadi presiden yang membiarkan demokrasi mengalami kemunduran. Pilihan itu akan terlihat dari sikapnya terhadap demonstrasi, kritik pers, oposisi, aktivis, dan kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah. Ketegasan diperlukan, tetapi ketegasan tidak identik dengan represi. Negara harus melindungi masyarakat dari kekerasan, tetapi juga harus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Kita masih dapat berharap bahwa Prabowo memahami pelajaran 1998 dan tidak ingin mengulang sejarah yang pernah mengguncang Indonesia. Perbedaan politik tidak harus menjadi konflik horizontal. Kritik tidak harus dijawab dengan ancaman. Oposisi tidak harus diperlakukan sebagai musuh negara. Demokrasi Indonesia sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke masa ketika kekuasaan merasa berhak menentukan siapa yang boleh berbicara dan siapa yang harus diam. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com