Membaca Burhanuddin Muhtadi: Prabowo-Gibran 2029 Belum Tentu Jilid Dua

Beritabanten.com – Pernyataan Burhanuddin Muhtadi mengenai kemungkinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak berlanjut sebagai pasangan pada Pilpres 2029 menarik dibaca bukan semata dari hubungan personal antarelite, melainkan dari perubahan kepentingan politik yang mungkin terjadi menjelang kontestasi.

Dalam analisis Burhanuddin, narasi Jokowi mengenai “Prabowo-Gibran jilid dua” dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Joko Widodo masih ingin menunjukkan kedekatan politik dengan Prabowo. Namun, narasi yang sama juga dapat memberikan ruang manuver bagi Jokowi apabila pada akhirnya Gibran tidak kembali dipilih sebagai calon wakil presiden.

Dengan kata lain, pernyataan tersebut belum tentu harus dibaca sebagai kepastian pasangan 2029. Ia dapat menjadi bagian dari komunikasi politik yang menjaga berbagai kemungkinan tetap terbuka.

Burhanuddin juga menggunakan sejarah politik pascareformasi sebagai salah satu pijakan analisisnya. Belum ada presiden Indonesia yang maju untuk periode kedua dengan kembali menggandeng wakil presiden yang sama. Dari perspektif tersebut, posisi Gibran pada 2029 tidak otomatis identik dengan posisinya ketika mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024.

Pada 2024, Gibran memiliki nilai strategis karena merupakan bagian dari konfigurasi politik yang juga membawa hubungan dengan pemerintahan Jokowi. Setelah Prabowo menjadi presiden, kalkulasi politik dapat berubah. Prabowo memiliki pengalaman kekuasaan sendiri, basis politik sendiri, serta ruang lebih luas untuk mempertimbangkan figur yang akan mendampinginya jika kembali maju pada 2029.

Namun, membaca kemungkinan perubahan pasangan tidak berarti hubungan Prabowo dan Jokowi otomatis berakhir. Politik kekuasaan memiliki jaringan yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara dua tokoh atau antara presiden dan wakil presiden.

Di sekitar pemerintahan Prabowo masih terdapat sejumlah figur, kelompok politik, jejaring ekonomi dan kekuatan partai yang memiliki irisan dengan konfigurasi kekuasaan sebelumnya. Karena itu, hubungan Prabowo-Jokowi dapat saja tetap memiliki titik temu kepentingan meskipun konfigurasi pasangan pada 2029 berubah.

Klaim mengenai kelompok bisnis tertentu sebagai “oligarki Jokowi” yang kemudian menopang Prabowo juga perlu dibuktikan secara spesifik. Namun secara analitis, keberadaan jejaring elite yang beririsan dapat menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan politik kedua kubu tidak sederhana untuk dipetakan sebagai hubungan yang sepenuhnya terpisah.

Perubahan peta elektoral juga menjadi variabel penting. Sejumlah survei pada 2026 menunjukkan munculnya figur lain dalam bursa Pilpres 2029, termasuk Dedi Mulyadi atau KDM. Survei SMRC pada Juli 2026, misalnya, mencatat KDM 35 persen dan Prabowo 14,5 persen dalam simulasi semi-terbuka. Sementara survei lain memberikan gambaran berbeda.

Survei Median pada September 2026 mencatat Prabowo 32,2 persen dan KDM 19,8 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peta elektoral 2029 masih bergerak dan hasil survei sangat dipengaruhi waktu pengambilan data, metode, populasi, pertanyaan serta simulasi yang digunakan.

Karena itu, lebih tepat melihat survei-survei tersebut sebagai potret pada waktu tertentu daripada sebagai kepastian mengenai hasil Pilpres 2029. Elektabilitas seorang tokoh juga tidak otomatis menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Keputusan pencalonan tetap melibatkan partai, koalisi dan kalkulasi politik yang dapat berubah.

Jika KDM atau figur lain berkembang menjadi kandidat utama, konfigurasi politik dapat semakin kompleks. Seorang tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon presiden belum tentu berkepentingan menjadi calon wakil presiden. Dalam situasi seperti itu, posisi Gibran juga akan dipengaruhi oleh perkembangan politik yang lebih luas.

Jokowi sendiri dapat saja memiliki kalkulasi untuk mempertahankan sebanyak mungkin aset politik yang tersedia. Dalam skenario hipotetis tersebut, kepentingannya tidak harus selalu berarti Gibran harus menjadi calon presiden. Bisa saja yang menjadi perhatian adalah bagaimana Gibran tetap berada dalam posisi politik strategis, sementara jaringan politik yang lebih luas tetap memiliki ruang dalam pemerintahan dan kekuasaan nasional.

Tetapi sekali lagi, hal tersebut merupakan kemungkinan analitis, bukan fakta mengenai niat politik Jokowi yang telah terbukti.

Variabel lain berada di tangan Gerindra dan Prabowo. Setelah memenangkan Pilpres 2024 dan memimpin pemerintahan, kebutuhan politik Gerindra pada 2029 belum tentu sama dengan kebutuhan ketika menghadapi Pilpres 2024.

Kerja sama dengan Jokowi dan Gibran bisa saja tetap dipertahankan apabila kepentingan politik kedua pihak masih bertemu. Sebaliknya, perubahan konfigurasi kekuasaan dapat membuat Gerindra memiliki pertimbangan berbeda dalam menentukan pasangan politik pada periode berikutnya.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah Gerindra akan meninggalkan Jokowi atau apakah Prabowo masih menginginkan Gibran. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah kepentingan politik kedua kekuatan tersebut masih bertemu ketika keputusan pencalonan 2029 mulai konkret.

Elektabilitas dan kepuasan publik juga perlu dipisahkan. Ada survei yang memperlihatkan perubahan posisi Prabowo dalam simulasi elektoral, tetapi ada pula survei yang masih menempatkannya di posisi atas. Begitu juga dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan.

Arus Survei Indonesia pada September 2026 mencatat 57,6 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembacaan terhadap posisi politik Prabowo tidak cukup hanya menggunakan satu indikator elektabilitas. Kepuasan terhadap pemerintahan, preferensi pemilih, perkembangan ekonomi, kinerja politik dan dinamika koalisi merupakan variabel yang berbeda.

Di titik inilah analisis Burhanuddin menjadi menarik untuk diperluas. Perubahan pasangan Prabowo-Gibran pada 2029, jika benar-benar terjadi, tidak harus bermula dari konflik personal. Ia dapat muncul karena perubahan kepentingan di pihak Prabowo, Jokowi, Gibran, Gerindra, partai-partai koalisi maupun karena perubahan peta elektoral.

Politik memang tidak selalu bergerak berdasarkan siapa yang sedang berada dalam satu panggung hari ini. Ia juga ditentukan oleh kepentingan yang dapat berubah ketika sebuah kontestasi semakin dekat.

Maka pertanyaan menuju 2029 bukan hanya apakah Prabowo masih menginginkan Gibran. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Gibran masih memiliki nilai elektoral dan politik yang dibutuhkan Prabowo, apakah kepentingan strategis Jokowi masih beririsan dengan Prabowo, apakah Gerindra masih membutuhkan jaringan politik Jokowi, serta bagaimana posisi figur-figur baru jika perkembangan elektoral mereka terus berubah.

Dari sanalah kemungkinan pasangan 2029 akan terbentuk. Untuk saat ini, “Prabowo-Gibran jilid dua” lebih tepat dipahami sebagai salah satu kemungkinan politik, bukan sebuah kepastian. Peta menuju 2029 masih bergerak, dan setiap aktor masih memiliki ruang untuk mengubah posisi sesuai perkembangan kepentingan, koalisi dan dukungan pemilih. (Red)