Tanpa Nasab, Tanpa Modal, Pejuang Politik Dipaksa Membaca Arah Angin

Beritabanten.com – Di tengah kuatnya pengaruh keluarga, modal ekonomi, dan jaringan kekuasaan, masih ada politisi yang harus membangun karier politik dari titik paling bawah. Mereka bukan anak pejabat, bukan bagian dari dinasti politik, dan tidak memiliki sumber daya besar untuk menopang perjalanan panjang di arena kekuasaan.

Bagi kelompok ini, masuk politik bukan hanya pertarungan gagasan. Mereka juga harus berhadapan dengan biaya politik, jaringan partai, popularitas, serta struktur kekuasaan yang sejak awal tidak selalu memberikan titik start yang sama.

Sosiolog Universitas Indonesia, Vedi R. Hadiz, dalam berbagai kajiannya tentang politik Indonesia menempatkan kekuasaan, oligarki, dan jaringan kepentingan sebagai unsur penting dalam memahami bagaimana politik bekerja. Dalam struktur yang dipengaruhi kekuatan ekonomi dan jaringan elite, akses terhadap kekuasaan tidak selalu ditentukan oleh kapasitas individu semata.

Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu mengenai modal. Dalam arena politik, seseorang tidak hanya membawa kemampuan pribadi, tetapi juga modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Modal tersebut dapat dikonversi menjadi pengaruh dan posisi.

Politisi yang memiliki uang, jaringan keluarga, hubungan dengan elite, serta popularitas sejak awal tentu memiliki bekal berbeda dengan mereka yang harus membangun semuanya dari nol.

Karena itu, seorang politisi tanpa nasab dan modal harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan.

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, dalam kajiannya mengenai partai politik dan pemilu juga menyoroti pentingnya rekrutmen politik. Partai menjadi pintu utama bagi seseorang untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi dalam pemilu.

Persoalannya, apabila proses rekrutmen terlalu kuat dipengaruhi popularitas, sumber daya finansial, dan jaringan, maka kader yang memiliki kapasitas tetapi minim modal akan menghadapi hambatan yang lebih besar.

Di sinilah istilah “jadi Korea” yang pernah disampaikan Bambang Pacul menjadi menarik. Metafora tersebut menggambarkan posisi politisi yang tidak memiliki kekuatan besar sehingga harus mempunyai “galah” dan mampu membaca arah angin.

Dalam praktik politik, membaca arah angin bukan sekadar kemampuan mencari keuntungan. Bagi politisi yang tidak memiliki basis kekuasaan besar, kemampuan membaca situasi dapat menjadi cara untuk mempertahankan eksistensi.

Mereka harus mengetahui kapan menyampaikan kritik, kapan membangun kompromi, kapan mendekat dengan kekuatan tertentu, dan kapan menjaga jarak.

Dalam teori pilihan rasional, tindakan politik memang dapat dipahami sebagai hasil kalkulasi terhadap peluang dan risiko. Aktor akan mempertimbangkan berbagai pilihan untuk mencapai tujuan dalam situasi yang terbatas.

Namun strategi bertahan tersebut menyimpan persoalan lain.

Terlalu sering mengikuti arah angin dapat membuat seorang politisi kehilangan pijakan. Batas antara kompromi politik dan oportunisme menjadi semakin tipis.

Di sinilah kualitas seorang politisi diuji.

Politik membutuhkan kemampuan bernegosiasi, tetapi kompromi seharusnya tidak menghilangkan prinsip. Kritik dapat disampaikan dengan strategi, tetapi strategi tidak boleh membuat gagasan kehilangan arah.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, dalam berbagai kajiannya tentang sistem politik dan demokrasi menekankan pentingnya institusi politik yang mampu menjalankan fungsi representasi dan rekrutmen secara baik.

Jika partai politik gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen secara terbuka, politik akan lebih mudah dikuasai mereka yang telah memiliki sumber daya dan akses.

Persoalan tersebut kemudian berpengaruh terhadap kualitas demokrasi.

Demokrasi memang memberikan setiap warga negara hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi hak formal tersebut belum tentu menghasilkan kesempatan yang sama apabila biaya untuk memasuki arena politik sangat tinggi.

Robert D. Putnam melalui kajiannya mengenai modal sosial juga menunjukkan pentingnya jaringan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Jaringan sosial dapat menjadi kekuatan yang memperkuat institusi, tetapi jika akses jaringan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, ia juga dapat menciptakan eksklusivitas.

Karena itu, persoalan politisi tanpa nasab dan modal sebenarnya bukan hanya persoalan individu yang kurang memiliki sumber daya.

Ini merupakan persoalan struktur.

Ketika politik membutuhkan biaya tinggi, popularitas menjadi modal utama, dan jaringan elite menentukan peluang, politisi dari masyarakat biasa harus bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Mereka harus membangun reputasi, jaringan, basis dukungan, dan sumber pembiayaan secara perlahan.

Di sisi lain, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memperluas jalur kaderisasi. Rekrutmen politik tidak semestinya hanya memberi ruang kepada mereka yang memiliki nama besar atau sumber daya finansial.

Kandidat dengan rekam jejak, kemampuan, integritas, dan kedekatan dengan persoalan masyarakat juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Sebab jika pintu politik semakin ditentukan oleh nasab dan modal, demokrasi berisiko berubah menjadi arena reproduksi elite.

Pada akhirnya, kemampuan membaca arah angin memang penting bagi politisi yang tidak memiliki kekuatan besar.

Namun seorang politisi tidak boleh kehilangan kompas hanya karena ingin tetap berada di kapal.

Ia perlu tahu kapan berkompromi, tetapi juga harus tahu kapan mengatakan tidak.

Sebab politik bukan sekadar seni bertahan hidup. Politik adalah perjuangan menentukan arah kebijakan publik.

Dan jika mereka yang tanpa nasab dan tanpa modal harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk mendapatkan tempat di dalam sistem, maka yang harus dibenahi bukan hanya kemampuan mereka membaca arah angin.

Yang lebih penting adalah memastikan angin demokrasi bertiup ke arah yang sama: memberi kesempatan kepada siapa pun yang memiliki kapasitas, integritas, dan dukungan masyarakat untuk ikut menentukan masa depan negara. (Red)