Beritabanten.com – Harapan menghadirkan transportasi massal yang semakin terjangkau di kawasan aglomerasi Jabodetabek masih menghadapi tantangan besar. Di tengah kebutuhan mobilitas warga yang terus meningkat, Pemerintah Provinsi Banten mengakui belum memiliki ruang anggaran untuk ikut berbagi beban subsidi Transjabodetabek bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan kondisi tersebut saat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam agenda kunjungan pengembangan Pusat Olah Organik dan Ketahanan Pangan di lahan milik Pemprov DKI Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Andra mengungkapkan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat Pemprov Banten belum dapat masuk dalam skema patungan pembiayaan subsidi layanan transportasi yang menghubungkan wilayah Banten dengan Jakarta.
“Sementara, sampai dengan saat ini, semua kemampuan fiskal kami belum bisa ikut serta,” ujar Andra Soni.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran bahwa di balik upaya membangun konektivitas transportasi antardaerah, terdapat persoalan pembiayaan yang tidak sederhana. Transportasi massal memang menjadi kebutuhan masyarakat, namun kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan layanan tersebut.
Meski belum dapat ikut menanggung subsidi, Andra menegaskan Banten tetap membuka ruang kerja sama dengan Jakarta. Menurutnya, kolaborasi antarwilayah tetap menjadi kebutuhan karena mobilitas masyarakat Banten dan Jakarta tidak dapat dipisahkan dalam kawasan aglomerasi.
“Kami selalu berkomitmen untuk ikut membantu mendukung rencana-rencana Jakarta, selama kami bisa melaksanakan,” katanya.
Selain persoalan subsidi, perhatian juga tertuju pada kondisi sejumlah halte Transjabodetabek di wilayah Banten yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. Infrastruktur penunjang transportasi itu menjadi bagian penting dalam memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan.
Namun, Andra menjelaskan bahwa halte-halte tersebut bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Banten. Karena itu, Pemprov Banten tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan APBD dalam melakukan perawatan maupun pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami pun tidak punya dasar untuk menggunakan APBD memperbaiki, merawat, dan sebagainya. Tapi itu bisa kita bicarakan nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengungkapkan bahwa subsidi Transjabodetabek tahun 2026 mencapai sekitar Rp401 miliar, dengan rata-rata subsidi per penumpang sebesar Rp12.258.
Besarnya kebutuhan subsidi membuat Pemprov DKI Jakarta mulai mempertimbangkan penyesuaian tarif pada sejumlah rute tertentu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih menggunakan tarif setara Transjakarta.
Di tengah kebutuhan transportasi yang semakin besar, persoalan subsidi menjadi tantangan bersama bagi pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek. Masyarakat membutuhkan layanan yang terjangkau dan nyaman, sementara pemerintah harus mencari keseimbangan antara pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah.
Ke depan, sinergi antarwilayah menjadi kunci agar transportasi massal tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi jutaan masyarakat yang setiap hari bergerak melintasi batas administrasi daerah. (Rez)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan