Komunikasi Politik di Era Digital, Pemerintah Dituntut Memahami Cara Gen Z Menerima Informasi

Beritabanten.com – Perubahan karakter masyarakat akibat perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam komunikasi publik. Saat ini, Generasi Z menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia dengan proporsi 24,93 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui SUPAS 2025, disusul Generasi Milenial sebesar 24,34 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh penduduk Indonesia merupakan kelompok yang tumbuh bersama internet, media sosial, dan arus informasi yang bergerak sangat cepat. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai apakah pola komunikasi politik dan pemerintahan yang selama ini digunakan masih efektif untuk menjangkau masyarakat digital.

Pidato panjang yang menjadi salah satu tradisi komunikasi pemimpin negara tetap memiliki fungsi penting dalam menyampaikan visi, arah kebijakan, dan pesan kenegaraan. Namun, cara masyarakat menerima inkat tidak lagi hanya menerima informasi dari satu sumber secara pasif. Melalui perspektif Uses and Gratifications Theory, audiens memiliki kemampuan untuk memilih informasi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.

Generasi Z yang terbiasa dengan platform digital cenderung lebih sering mengakses informasi melalui video pendek, konten visual, podcast, maupun rangkuman digital. Pola konsumsi tersebut membuat pesan yang panjang dan bersifat satu arah menghadapi tantangan untuk mempertahankan perhatian publik.

Namun, persoalannya bukan berarti generasi muda tidak tertarik terhadap isu politik atau kebijakan pemerintah. Tantangan utamanya adalah bagaimana pesan tersebut dikemas agar sesuai dengan kebiasaan komunikasi masyarakat saat ini.

Dalam lingkungan digital yang penuh persaingan informasi, substansi kebijakan perlu disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pesan yang kuat tidak hanya bergantung pada isi, tetapi juga pada kemampuan menjangkau audiens melalui media yang mereka gunakan.

Karena itu, komunikasi publik pemerintah ke depan kemungkinan membutuhkan kombinasi antara pendekatan konvensional dan strategi digital. Pidato formal tetap memiliki nilai simbolik dan kelembagaan, tetapi perlu diperkuat melalui berbagai format komunikasi yang lebih dekat dengan karakter masyarakat digital.

Di tengah dominasi Gen Z dan Milenial dalam struktur penduduk Indonesia, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh seberapa panjang pesan disampaikan, tetapi juga sejauh mana masyarakat memahami, merespons, dan ikut membicarakan pesan tersebut di ruang publik digital.

Perubahan zaman membuat tantangan pemerintah bukan hanya menjawab persoalan melalui kebijakan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dapat dikomunikasikan dengan cara yang sesuai dengan masyarakat yang dilayani. (Red)

.