Bonus Demografi Indonesia Diuji, Apakah Kebijakan Pemerintah Mampu Menjangkau Generasi Digital?

Beritabanten.com – Struktur penduduk Indonesia tengah mengalami perubahan besar dengan semakin dominannya kelompok usia muda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui SUPAS 2025, Generasi Z menjadi kelompok penduduk terbesar dengan proporsi 24,93 persen, disusul Generasi Milenial sebesar 24,34 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh masyarakat Indonesia saat ini berasal dari generasi yang tumbuh dalam lingkungan internet, teknologi digital, media sosial, dan perubahan ekonomi berbasis inovasi. Kondisi ini menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam memastikan berbagai kebijakan publik tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat. Ketiga program tersebut memiliki tujuan berbeda, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat desa, hingga pemerataan akses pendidikan.

Namun, efektivitas program tersebut tidak hanya bergantung pada tujuan awalnya, tetapi juga pada sejauh mana implementasinya mampu menyesuaikan diri dengan karakter generasi yang menjadi bagian terbesar dari masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam kajian Generational Cohort Theory yang dikembangkan William Strauss dan Neil Howe, setiap kelompok generasi memiliki nilai, pengalaman sosial, serta cara berinteraksi yang dipengaruhi oleh kondisi zaman ketika mereka tumbuh.

Generasi Z dan Milenial dikenal sebagai kelompok yang lebih dekat dengan teknologi, terbiasa memperoleh informasi secara cepat, serta memiliki ekspektasi terhadap layanan yang praktis, transparan, dan mudah diakses. Pola tersebut membuat kebijakan publik perlu mempertimbangkan perubahan perilaku masyarakat, bukan hanya menyediakan program secara administratif.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda. Tantangan utamanya bukan hanya memastikan distribusi makanan berjalan, tetapi juga bagaimana program tersebut dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Sekolah Rakyat menghadapi tantangan untuk tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan peserta didik menghadapi dunia yang semakin berbasis teknologi. Pendidikan masa kini dituntut tidak hanya mengajarkan pengetahuan dasar, tetapi juga memperkuat literasi digital, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan adaptasi.

Adapun KDMP memiliki tantangan yang berbeda karena bergerak di sektor ekonomi masyarakat. Dalam teori Diffusion of Innovation dari Everett Rogers, sebuah inovasi akan lebih mudah diterima apabila sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan penggunanya.

Di tengah perkembangan e-commerce, pembayaran digital, dan layanan berbasis aplikasi, koperasi desa tidak cukup hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan konvensional. Koperasi perlu mampu beradaptasi menjadi lembaga ekonomi modern yang memanfaatkan teknologi, membangun jaringan usaha, serta memberikan nilai tambah bagi anggotanya.

Dari perspektif kebijakan publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah unit yang berhasil dibangun. Faktor penting lainnya adalah kemampuan kebijakan tersebut menjawab perubahan sosial dan perilaku masyarakat yang menjadi sasaran.

Dengan dominasi Gen Z dan Milenial dalam struktur penduduk Indonesia, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan program pembangunan tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini, tetapi juga relevan dengan masa depan. Kemampuan menggabungkan pengalaman kebijakan lama dengan kebutuhan masyarakat digital akan menjadi kunci agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan pembangunan nasional. (Red)