Ketika Gedung Baru Dikebut, Sekolah Rusak Masih Disuruh Menunggu

Beritabanten.com – Ada ironi yang sulit diabaikan dalam pembangunan hari ini. Ketika negara meluncurkan program baru, ribuan titik dapat disiapkan dalam waktu singkat. Target dipasang, pembangunan dipantau, dan progres diumumkan dari waktu ke waktu. Namun, di saat yang sama, masih banyak anak Indonesia belajar di ruang kelas yang bocor, retak, bahkan tidak lagi aman digunakan.

Pemerintah sebenarnya sudah menunjukkan kemampuan bekerja dalam skala besar. Program Makan Bergizi Gratis mampu melahirkan ribuan dapur layanan dalam waktu relatif singkat. Pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga bergerak cepat di berbagai daerah. Ketika sebuah program ditempatkan sebagai prioritas nasional, koordinasi dapat dipercepat, pelaksana dapat dikerahkan, dan hambatan dicari jalan keluarnya.

Kecepatan itu justru membuat persoalan sekolah rusak semakin terasa menyedihkan. Pemerintah mencatat 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi sepanjang 2025 dengan anggaran sekitar Rp16,9 triliun. Untuk 2026, program tersebut direncanakan diperluas hingga mencapai 71.744 satuan pendidikan. Angka itu tentu layak diapresiasi, tetapi antrean sekolah yang membutuhkan perbaikan masih sangat panjang.

Masalahnya bukan sekadar tembok kusam atau atap yang menetes saat hujan. Setiap ruang kelas yang rusak berarti kegiatan belajar ikut terganggu. Guru harus memindahkan murid, kelas digunakan bergantian, dan anak-anak dipaksa beradaptasi dengan kondisi yang seharusnya tidak perlu mereka alami. Kerusakan yang dibiarkan juga tidak pernah benar-benar menunggu anggaran. Atap terus lapuk, retakan terus melebar, dan biaya perbaikan bisa semakin mahal.

Ironisnya, sekolah kerap harus melewati jalan administrasi panjang sebelum mendapat penanganan. Data harus sesuai, dokumen harus lengkap, status lahan harus jelas, dan usulan harus menunggu verifikasi. Semua prosedur itu memang diperlukan untuk menjaga anggaran tetap tepat sasaran. Namun, birokrasi menjadi persoalan ketika bangunan yang membahayakan anak diperlakukan seperti berkas biasa yang dapat menunggu tahun berikutnya.

Di negeri yang sangat tertib soal dokumen, atap sekolah tampaknya juga dituntut memahami birokrasi. Ia seolah harus menahan kebocoran sampai verifikasi selesai. Dinding diminta jangan roboh sebelum anggaran turun. Plafon pun diharapkan bersabar sampai namanya masuk daftar penerima bantuan. Sayangnya, bangunan tua tidak mengenal rapat koordinasi dan tahun anggaran.

Pemerintah tentu tidak harus memilih antara memberi makan anak, membangun koperasi desa, atau memperbaiki sekolah. Ketiganya penting. Anak membutuhkan gizi, desa membutuhkan penggerak ekonomi, dan pendidikan membutuhkan tempat belajar yang layak. Namun, kemampuan membangun ribuan fasilitas baru membuktikan satu hal: negara sebenarnya mampu bergerak cepat ketika benar-benar menganggap sesuatu mendesak.

Karena itu, sekolah rusak semestinya mendapat rasa mendesak yang sama. Jangan sampai dapur baru berdiri kokoh di sebuah desa, sementara sekolah penerimanya masih menaruh ember saat hujan. Jangan sampai gedung koperasi selesai dicat dan diresmikan, tetapi anak-anak di wilayah yang sama harus belajar di ruangan yang ditopang kayu.

Kita terlalu sering berbicara tentang generasi emas, digitalisasi pendidikan, kecerdasan buatan, dan sumber daya manusia unggul. Semua terdengar maju. Namun, pembicaraan tentang masa depan menjadi ganjil ketika sebagian anak masih harus melihat ke plafon setiap kali hujan turun, bukan untuk mencari inspirasi, melainkan memastikan tidak ada bagian bangunan yang jatuh.

Sekolah tidak boleh menunggu viral untuk diperbaiki. Anak-anak juga tidak seharusnya membutuhkan rekaman dramatis agar pemerintah mengetahui jalan menuju sekolah mereka rusak atau jembatan yang mereka lewati membahayakan nyawa. Negara harus menemukan masalah lebih cepat daripada algoritma media sosial.

Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa lama rakyat mampu bertahan dalam keadaan buruk. Anak-anak tidak perlu terus dipuji karena tetap semangat belajar di sekolah rusak. Mereka membutuhkan negara yang memastikan semangat itu tidak terus diuji oleh atap bocor, toilet tak layak, jalan berlumpur, dan jembatan rapuh.

Negeri ini sudah membuktikan bahwa ribuan fasilitas dapat dibangun dengan cepat ketika ada target, tekanan, dan perhatian penuh. Maka persoalan sekolah rusak tidak bisa selamanya dijelaskan sebagai masalah teknis dan keterbatasan waktu.

Pertanyaannya kini sederhana: jika negara mampu berlari untuk program baru, mengapa untuk menyelamatkan ruang belajar anak-anak, langkahnya masih terasa begitu lambat? (Red)