Noel Gerungan: Lima Tahun untuk Rp4,43 Miliar, Korupsi Puluhan Miliar Cuman Enam Tahun

Beritabanten.com – Senyum setengah sarkastik mengiringi langkah Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel Garungan meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/5/2026).

Lima tahun penjara dituntutkan padanya atas dugaan menerima Rp4,43 miliar dari pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu, terdakwa lain yang disebut menikmati Rp60,32 miliar hanya dituntut enam tahun.

“Kalau begitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya, cuma beda setahun dengan yang lain,” ujar Noel, nada bercandanya lebih pahit dari gula.

Kelakar ini bukan sekadar humor hitam. Ia menyingkap sesuatu yang sudah lama dikeluhkan publik: ketimpangan logika hukum di pengadilan tipikor, di mana nominal kerugian seringkali tak sejalan dengan panjangnya masa hukuman.

Meski mengkritik tuntutan jaksa, Noel menegaskan tetap menghormati proses hukum. Ia berencana menyiapkan nota pembelaan yang akan menyoroti berbagai kebijakan yang diklaim memberi manfaat langsung bagi masyarakat selama ia menjabat Wamenaker.

Namun, sorotan publik tetap tertuju pada kontradiksi tuntutan yang membuat orang awam bertanya-tanya: di mana keadilan jika yang kecil diseret panjang dan yang besar nyaris bebas?

Fenomena ini bukan baru. Dalam kasus Dana Hibah Kota X, terdakwa yang menerima Rp2 miliar dihukum tujuh tahun, sementara yang menikmati Rp20 miliar cukup lima tahun karena “peran berbeda”.

Proyek jalan nasional beberapa tahun lalu menunjukkan pola serupa: Rp3 miliar dihukum empat tahun, Rp8 miliar dipenjara sepuluh tahun—modus dan interpretasi hakim yang seolah menjadi penentu angka.

Noel, dengan senyum tipisnya, tampak menyoroti ironi itu: sistem hukum memberi “insentif” bagi korupsi berskala besar yang kreatif, sedangkan korupsi kecil justru berujung panjang di balik jeruji.

Lima tahun untuk Rp4,43 miliar, enam tahun untuk Rp60 miliar—logika ini terasa seperti rumus terselubung yang hanya dimengerti sebagian orang.

Kasus Noel kini menambah daftar panjang putusan yang membuat publik mengerutkan dahi. Lebih dari sekadar pidana, ini soal pesan moral bagi bangsa: apakah hukum hanya alat untuk menertibkan ataukah instrumen yang kadang menyisakan tanya besar tentang keadilan?

Noel tampak memberi jawaban setengah bercanda: bagi yang kreatif, korupsi besar tidak selalu berarti hukuman panjang.

Di tengah kehebohan ini, masyarakat hanya bisa menatap sidang demi sidang, sambil menimbang antara logika dan realita, antara nominal kerugian dan lama hukuman.

Di mata Noel, dan mungkin publik, hukum memang kadang seperti permainan angka—tidak selalu adil, tapi selalu menarik untuk diamati. (Red)