MBG di Persimpangan: Antara Potensi Pemborosan dan Komitmen Perbaikan

Beritabanten.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah studi internal yang dilakukan oleh Center of Exonomic and Law Studies (CELIOS) mengungkap potensi kerugian negara akibat makanan yang terbuang mencapai Rp 1,27 triliun per-pekan dalam skenario tertinggi.

Angka ini didasarkan pada asumsi banyaknya porsi makanan yang tidak dikonsumsi atau ditolak oleh siswa penerima manfaat.

Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menjelaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar soal distribusi, melainkan pada tingkat penerimaan makanan itu sendiri.

Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab penolakan: rasa yang tidak sesuai selera anak-anak, kebersihan yang dinilai kurang higienis, hingga kualitas gizi yang dianggap belum memadai. Jika benar dalam skala besar, maka potensi pemborosan anggaran menjadi sangat signifikan.

Dalam perhitungannya, CELIOS bahkan menyebut kemungkinan puluhan juta porsi makanan terbuang setiap pekan.

Berdasarkan estimasi tersebut, lembaga ini merekomendasikan pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap MBG guna melakukan evaluasi menyeluruh dan reformasi tata kelola.

Tujuannya jelas yakni untuk mencegah pemborosan fiskal dan memastikan program berjalan efektif sesuai tujuan awalnya.

Pemerintah sendiri tidak tinggal diam menghadapi kritik tersebut. Pelaksana program MBG menyampaikan bahwa sistem pengelolaan mereka dirancang secara transparan dan akuntabel.

BGN menyatakan mekanisme pengadaan dan pembayaran telah memiliki pengawasan ketat sehingga tidak memberi ruang bagi praktik korupsi.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa program tidak akan dihentikan. Sejumlah pejabat menyampaikan bahwa MBG tetap berjalan sambil dilakukan evaluasi dan penguatan pengawasan, terutama setelah muncul laporan kasus gangguan kesehatan di beberapa wilayah. Pendekatannya bukan penghentian, melainkan perbaikan bertahap.

Di sisi lain, Menteri Keuangan menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran MBG secara optimal. Program ini sudah dialokasikan dalam skala besar di APBN, sehingga efektivitas dan penyerapan anggaran menjadi perhatian utama.

Pemerintah juga mengklarifikasi bahwa biaya bahan mentah per-porsi telah ditetapkan dalam kisaran tertentu untuk menjaga efisiensi dan standar kualitas.

Ombudsman turut menambah kompleksitas persoalan, mereka menemukan potensi maladministrasi dalam beberapa aspek pelaksanaan MBG, mulai dari distribusi hingga standar layanan.

Temuan ini memperkuat bahwa persoalan bukan hanya persepsi, melainkan ada tantangan nyata dalam implementasi. Di titik inilah perdebatan menjadi relevan. Apakah MBG mengalami pemborosan sebesar yang diproyeksikan CELIOS?

Pemerintah belum mengonfirmasi angka kerugian tersebut secara resmi. Namun yang jelas, adanya kritik dari lembaga riset independen dan temuan pengawas pelayanan publik menunjukkan bahwa tata kelola program memang membutuhkan penyempurnaan.

MBG pada dasarnya adalah program dengan tujuan mulia yaitu memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak demi mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar.

Akan tetapi, program berskala nasional dengan anggaran besar selalu menghadapi risiko inefisiensi jika pengawasan tidak ketat dan desain kebijakan tidak adaptif terhadap kondisi lapangan.

Moratorium total mungkin bukan pilihan yang diambil pemerintah saat ini. Namun evaluasi menyeluruh dan transparan menjadi kebutuhan mendesak.

Publik berhak mengetahui seberapa besar tingkat makanan terbuang, bagaimana mekanisme pengendalian kualitas berjalan, dan apa langkah konkret perbaikan yang sudah atau akan dilakukan.

Usul perbaikan skema dapur terpusat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diganti dengan model school kitchen yang datang dari Menteri Dikdasmen layak dipertimbangkan. Meski tentu membutuhkan proses dan adaptasi.

Pada akhirnya, polemik ini bukan soal mempertahankan atau menjatuhkan program, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai pada tujuan: meningkatkan gizi dan masa depan generasi muda.

Kritik dan pembelaan seharusnya bertemu pada satu titik yang sama—perbaikan tata kelola demi efektivitas dan keberlanjutan program