Beritabanten.com – Usai menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Asosiasi Perusahaan Konsultan dan Pengawasan Kontruksi Indonesia (ASPEKONI) siap untuk kolaborasi. Munas berlangsung di Graha LPJK Arteri, Hari Kamis (24/7/2025).

Lewat Surat Edaran (SE) LPJK No 04 tertanggal 23 Juni 2025 Tentang Pedoman Pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi, tentunya menjadi acuan bagi seluruh Asosiasi untuk menyampaikan risalah terbaru.

Risalah itu menyangkut tentang organisasi yang memiliki cabang serta terpusat. Termasuk di dalamnya berbagai administrasi, kantor dan legalitas.

Lahirnya kebijakan itu, tentunya tidak terlepas dari aturan yang terbaru dari Undang -Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

Regulasi itu menjadi pedoman bagi masyarakat jasa konstruksi (Masjakon) dalam menyesuaikan berbagai regulasi baru sebagai acuan dalam menjalankan roda organisasi atas perubahan Undang-Undang Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999.

Secara garis besar, peran serta masyarakat yang kental dengan undang-undang sebelumnya, kini telah bergeser menjadi partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) yang semula bersifat terbuka mandiri kini telah masuk dan menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum Non Struktur.

Dengan demikian, berbagai penyesuaian dan inovasi terus dilakukan LPJK, yakni berkaitan dengan partisipasi masyarakat tanpa meninggalkan asosiasi yang terbentuk sebelumnya.

Dalam musyawarah, segenap pengurus mengusulkan agar ASPEKONI menjadi organisasi yang terpusat. Munas dibuka langsung Bachtiar R. Ujung selaku tokoh nasional kontruksi.

Selain internal DPN dan DPW ASPEKONI, juga hadir beberapa kerabat organisasi seperti AKSI, AK3L, Askomelin dan AKKI. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com