Beritabanten.com – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mencopot Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) berinisial SM yang bertugas di wilayah Pondok Gede, menyusul laporan dari sejumlah wali murid mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut.
Langkah tegas ini diambil setelah orang tua siswa mengadukan sejumlah pungutan tak resmi yang dibebankan oleh SM. Kini, SM tak lagi menjabat sebagai kepala sekolah dan hanya menjalankan peran sebagai guru biasa di sekolah yang sama.
Seorang wali murid bernama Shinta mengungkapkan bahwa SM sempat meminta uang untuk pembelian sampul rapor, padahal seharusnya biaya tersebut sudah dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dia minta uang untuk sampul rapor, padahal itu seharusnya sudah ditanggung Dana BOS. Keperluan kelas juga kami beli sendiri, tapi dia bilang itu pakai Dana BOS,” ujar Shinta.
Shinta juga mengungkapkan bahwa SM memungut biaya sebesar Rp 15.000 kepada setiap siswa yang membutuhkan tanda tangan ijazah, dengan alasan sebagai “uang capek.”
“Kalau minta tanda tangan ijazah, ada biaya Rp 15.000 per anak. Katanya untuk uang capek,” jelasnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan langsung dari Tri Adhianto terkait pencopotan tersebut, namun pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi membenarkan bahwa kebijakan itu diambil untuk menjaga integritas di lingkungan sekolah.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan serta perlunya pengawasan ketat dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari praktik menyimpang. (Nbl)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan