DBMSDA Kabupaten Tangeng Jalin Kolobarasi dalam Normalisasi Sungai sebagai Antisipasi Potensi Bencana Banjir

Beritabanten.com – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang akan melakukan normalisasi kondisi sungai sebagai antisipasi potensi bencana alam banjir ketika musim penghujan.

Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah Effendi menjelaskan upaya normalisasi tersebut berkaitan dengan kewengan dari kementerian dan daerah provinsi Banten.

“Sudah kita sudah lakukan (normalisasi) sampai sekarang oleh Pemkab Tangerang. Kita setiap tahun lakukan normalisasi, tetapi di Indonesia ini ada pengelolaan kewenangan seperti dari pusat, kementerian, dan daerah provinsi,” katanya dalam rilis yang disebarluaskan Kamis (6/3).

Dia mengaku, pihak DBMSDA Kabupaten Tangerang terus menjalankan koordinasi dengan kementerian. lembaga, pemerintah provinsi Banten sekaligus pusat untuk melakukan normalisasi di aliran sungai di antaranya Sungai Cisadane dan Cimanceuri.

Dia juga menjelaskan wilayah kerja balai besar wilayah C3 dan C3 sangat luas dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Bali. Ini memerlukan skala prioritas untuk mempercepat pengerjaan normalisasi.

“Wilayah balai besarnya luas dari Jawa Barat, DKI dan Bali, maka mungkin yang diprioritaskan wilayah DKI Jakarta dulu,” terangnya.

Selama ini, pihaknya terus melakukan menjalin kerja sama dengan pihak TNI dengan program karya bakti dalam melakukan normalisasi sungai dalam mengantisipasi potensi banjir dari aliran sungai di wilayahnya.

“Ketika yang menjadi kewengann kementerian PU belum terlaksana dengan baik, biasnya mengandalkan karya bakti TNI. Meski tidak menimbulkan aset baru setidaknya bisa dilakukan pengerukan,” ujar dia.

Sebagai informasi, sejumlah wilayah Jabodetabek yang melingkupi daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Bogor dilanda bencana banjir akibat intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan aliran sungai di wilayah itu meluap pada Senin (4/3).

Kabupaten Tangerang adalah wilayah terkena dampak banjir pada 3.000 kepala keluarga (KK) yang telah ditangani oleh Pemkab Tangerang dengan pendirian posko darurat. (Red)