Protes Warga Berhasil, Rencana Pembangunan TPST di Cikulur dan Cileles Resmi Dibatalkan

Beritabanten.com – Rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Cikulur dan Cileles, Kabupaten Lebak resmi dibatalkan setelah audiensi antara warga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan DPRD Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (14/1/2025).

Perwakilan warga Cikulur, Muhammad Apud menegaskan bahwa pihaknya menolak secara mutlak pembangunan TPST tersebut. Penolakan didasari pada dugaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang dan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kami sudah berjuang sejak awal, mulai dari aksi unjuk rasa, Rapat Dengar Pendapat (RDP) hingga konsultasi publik. Hari ini, kami pastikan pembangunan ini benar-benar dibatalkan tanpa negosiasi lagi,” tegas Apud.

Menurutnya, lokasi yang direncanakan terlalu dekat dengan permukiman, sekolah dan pondok pesantren yang melanggar aturan tata ruang dan Amdal.

Anggota Komisi IV DPRD Banten, Rahmat Hidayat dari Fraksi NasDem menegaskan bahwa keputusan pembatalan ini bersifat final.

“Keputusan ini sudah disepakati bersama dan didukung DPRD. Tinggal menunggu surat resmi dari Pj Gubernur,” jelas Rahmat.

Rahmat menambahkan, meskipun pembangunan TPST dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian, kurangnya sosialisasi membuat masyarakat salah persepsi bahwa TPST hanya akan menjadi tempat pembuangan sampah terbuka (open dumping).

Anggota Komisi IV DPRD Banten lainnya, Ade Hidayat dari Fraksi Gerindra turut mendukung keputusan pembatalan ini dan berjanji mengawal rencana pembangunan TPST di lokasi yang lebih sesuai, seperti di Maja.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, Arlan Marzan menyebut bahwa pembatalan ini sesuai dengan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setelah adanya penolakan dari masyarakat. Selain itu, anggaran untuk proyek TPST di Cileles tidak masuk dalam APBD 2025.

“Lokasi akan dikaji ulang dengan kemungkinan dipindahkan ke Maja, namun tetap dengan prosedur lengkap seperti konsultasi publik dan kajian Amdal,” jelas Arlan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten, Wawan Gunawan menegaskan bahwa saat ini sebagian besar TPS di Banten masih menggunakan sistem open dumping yang menyebabkan penumpukan sampah berlebihan. Rencana pembangunan TPST dengan teknologi pemisahan sampah semestinya dapat mengatasi persoalan ini.

Meski demikian, dengan keputusan pembatalan ini, Wawan memastikan pihaknya akan melakukan kajian ulang dan konsultasi publik yang lebih intensif untuk memastikan proyek pengolahan sampah di masa depan mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar. (Nul)