Beritabanten.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kontroversi pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang.
Sidak tersebut dilakukan bersama nelayan yang terdampak, didampingi oleh Anggota Komisi IV DPR lainnya, Riyono atau yang akrab disapa Caping juga dari Fraksi PKS.
Kasus ini memicu keresahan nelayan karena terhambatnya akses ke area tangkap ikan, meningkatnya biaya operasional serta ancaman terhadap keberlanjutan mata pencaharian mereka.
“Pemagaran laut ini pelanggaran hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus memastikan legalitasnya dan segera menindak tegas jika terbukti melanggar aturan,” tegasnya, kemarin.
Dia mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, menjelaskan, bahwa setiap pemanfaatan wilayah pesisir wajib mengantongi izin resmi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
“Setiap proyek yang berpotensi merusak ekosistem laut diwajibkan menjalani analisis dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan regulasi dalam UU Lingkungan Hidup,” dia tambahkan.
Johan menegaskan bahwa jika pagar laut tersebut dibangun tanpa izin yang sah atau tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum. Pelaku dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.
“Nelayan adalah tulang punggung ekonomi pesisir. Hak mereka untuk mengakses laut harus dilindungi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan wilayah laut harus mengedepankan keberlanjutan ekosistem sekaligus kesejahteraan masyarakat,” demikian dia menutup. (Nul)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan