Pemasangan Pagar Laut di Tangerang Jadi Sorotan, HAPPI Desak Pengawasan dan Penegakan Hukum

Beritabanten.com – Pemasangan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang sejak Agustus 2024 menjadi perhatian serius dari Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI).

Ketua Umum HAPPI, Muh Rasman Manafi, mengungkapkan bahwa pemasangan pagar tersebut kini dikeluhkan oleh masyarakat setempat.

Rasman menilai pemagaran laut tersebut telah menyebabkan gangguan lingkungan, seperti mengubah alur air, pola sedimentasi serta merusak ekosistem sekitar.

“Pagar laut ini membatasi akses ke laut, yang seharusnya menjadi ruang publik. Hal ini juga menghambat pergerakan kapal nelayan,” ujar Rasman dalam diskusi publik bertajuk ‘Permasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten’ di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2024).

Sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Rasman menyebutkan bahwa masyarakat juga khawatir akan meningkatnya risiko banjir akibat perubahan kondisi lingkungan.

Di sisi ekonomi pemagaran ini menambah beban bagi nelayan yang harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk melaut. Selain itu, pengurukan lahan dan sungai berdampak pada berkurangnya produktivitas tambak warga setempat.

Akses Nelayan Hilang

Rasman juga menekankan bahwa hilangnya akses nelayan tradisional ke wilayah laut akan mempengaruhi keberlanjutan mata pencaharian mereka, memicu ketegangan antara masyarakat dan pengelola proyek strategis.

“Proyek strategis yang tidak melibatkan masyarakat lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial jangka panjang. Penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu,” tandasnya.

Menurut Rasman, konflik ini dapat menjadi penyebab kegagalan Proyek Strategis Nasional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelanggaran dalam proses perizinan dapat terdeteksi dan ditangani.

“Audit dan pengawasan lintas sektor sangat diperlukan. Kepentingan masyarakat yang selama ini memanfaatkan ruang laut juga harus diakomodir,” jelasnya.

HAPPI juga menyarankan agar pengendalian dilakukan secara preventif untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Kolaborasi antara sektor, stakeholder dan masyarakat pengguna sumber daya laut perlu diperkuat untuk menciptakan solusi yang harmonis.

Rasman menegaskan bahwa pemagaran laut di Tangerang bertentangan dengan prinsip pengelolaan ruang laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Pelanggaran terhadap pemagaran laut memerlukan penegakan hukum yang tegas. Pemasangan pagar laut harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan melibatkan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia menambahkan pengendalian dan pengawasan tata ruang laut harus diperkuat guna mencegah konflik serupa di masa depan. (Nul)