Beritabanten.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Golkar terkait perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3.

Tak hanya itu, Mahkamah harus melakukan penyandingan mengenai suara Pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Kota Bogor.

Pengucapan putusan Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut digelar MK dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya, pada Kamis (6/6/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, terdapat Putusan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan input perolehan suara Partai Golkar yang harus ditindaklanjuti.

Meskipun Termohon telah melakukan koreksi, namun koreksi yang telah dilakukan bukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Bawaslu dimaksud dan ada koreksi dilakukan sebelum keluarnya Putusan Bawaslu tersebut.

Oleh karena itu, tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu adalah tidak dapat dibenarkan.

“Dengan demikian, untuk meyakinkan Mahkamah perihal suara yang benar dan guna menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut,” ujarnya.

Mahkamah memerintahkan dilakukannya penyandingan perolehan suara Partai Golkar untuk calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3.

“Itu meliputi  TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 36 Kelurahan Curug, TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat dan Kota Bogor 3,” terang Guntur.

Menurut Mahkamah, keterangan Bawaslu tersebut sejalan dengan persandingan.

“Ini dilakukan Termohon antara formulir C. Hasil dan formulir D. Hasil Kecamatan TPS 25 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 44 Kelurahan Bubulak dan TPS 45 Kelurahan Sindang Barang. Dengan demikian terkait dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo telah selesai,” ujar Guntur.

Penyandingan Surat Suara

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan adanya penambahan jumlah suara partai politik dan calon dari Partai NasDem sebanyak 30 suara.

Penbambahan tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Barat, yaitu TPS30 Kelurahan Curug Mekar, TPS 29 Kelurahan Sindang Barang, TPS 19 Kelurahan Balumbang Jaya, TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 27 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 08 Kelurahan Pasir Mulya, dan TPS 01 Kelurahan Cilendek Barat,

Mahkamah kemudian melakukan penyandingan penghitungan suara yang didasarkan pada Bukti Pemohon, Termohon dan Bawaslu. Setelah dilakukan penyandingan formulir C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota dengan formulir D.

Hasil Kecamatan Kabupaten/Kota serta berdasarkan Keterangan Bawaslu atas hasil dari pengawasan Panwaslu Kecamatan Bogor Barat pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di tingkat kecamatan ditemukan fakta bahwa terdapat kesesuaian penghitungan suara di TPS 30 Kelurahan Curug Mekar, TPS 29 Kelurahan Sindang Barang dan TPS 19 Kelurahan Balumbang Jaya.

Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda seluruhnya dengan C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu.

“Perolehan suara tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya,” urai dia.

Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil Pemohon a quo. (Red)

 

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com