Beritabanten.com – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyampaikan jawaban atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD Kota Tangsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pendapatan daerah, belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemacetan, banjir, pengelolaan sampah hingga pemberdayaan UMKM.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (28/9/2026). Benyamin menegaskan, seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan Raperda APBD 2027 agar kebijakan anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Tangsel akan melakukan optimalisasi melalui pembaruan basis data, perluasan digitalisasi pembayaran, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Benyamin mengatakan, peningkatan pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah tidak hanya mengandalkan peningkatan beban pajak dan retribusi, tetapi juga memperluas basis penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2027 tidak semata-mata diarahkan melalui peningkatan beban terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi, tetapi dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak berdasarkan potensi yang terukur,” kata Benyamin.
Pemkot Tangsel juga akan memperkuat penerimaan pajak melalui integrasi basis data, pengawasan transaksi digital, pemetaan wajib pajak dan penggunaan perangkat tapping box pada sejumlah sektor strategis. Sementara itu, penyesuaian target retribusi pelayanan persampahan dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap potensi dan realisasi masing-masing sumber penerimaan.
Pada sektor belanja pegawai, Benyamin menjelaskan bahwa alokasi dalam Raperda APBD 2027 mencapai sekitar Rp1,87 triliun. Besarnya alokasi tersebut dipengaruhi penyesuaian kebutuhan aparatur serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Sebagai strategi dan target penyesuaian belanja pegawai, kami akan melakukan penataan kebutuhan pegawai dan pengendalian komponen belanja secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memenuhi hak normatif aparatur dan menjaga kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Pemkot Tangsel mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20,14 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, rehabilitasi, bantuan pendidikan, beasiswa, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Pemkot Tangsel menargetkan Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 12,34 tahun dan Harapan Lama Sekolah sebesar 15,58 tahun pada 2027. Pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Sementara di bidang kesehatan, penguatan layanan dasar, ketersediaan obat, jaminan kesehatan masyarakat dan layanan kedaruratan menjadi perhatian pemerintah daerah. Program Cek Kesehatan Gratis serta layanan PSC 119 Tangsel turut menjadi bagian dari strategi peningkatan pelayanan kesehatan.
“Untuk kedaruratan medis warga, kami mengandalkan respons cepat armada PSC 119 Tangsel yang menyiagakan ambulans advance, ambulans transport, hingga ambulans motor di titik-titik strategis,” ungkap Benyamin.
Persoalan banjir dan genangan juga masuk dalam prioritas penyusunan APBD 2027. Pemkot Tangsel menyiapkan anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan 21 polder atau kolam retensi serta 145 stasiun pompa. Selain itu, pemerintah merencanakan normalisasi sungai sepanjang 13,5 kilometer, pembangunan kolam retensi dan pemeliharaan drainase.
Benyamin menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari kawasan hulu hingga hilir. Upaya tersebut tidak boleh hanya dilakukan ketika genangan muncul, tetapi juga melalui pemeliharaan infrastruktur dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.
Untuk mengatasi kemacetan, Pemkot Tangsel menyiapkan sejumlah program berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan perlengkapan jalan serta peningkatan keselamatan pengguna jalan. Dalam Raperda APBD 2027, alokasi penyediaan perlengkapan jalan mencapai Rp1,31 miliar, sedangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas dialokasikan sekitar Rp1,05 miliar.
Selain itu, sekitar Rp1,60 miliar disiapkan untuk mendukung pengadaan dan pemasangan marka jalan, Zona Selamat Sekolah (ZOSS), rambu lalu lintas, pemeliharaan sistem transportasi cerdas serta kebutuhan keselamatan lalu lintas lainnya.
Pada sektor lingkungan, Pemkot Tangsel menargetkan penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Strategi yang disiapkan mencakup pemilahan dan pengolahan melalui TPS3R, bank sampah, kerja sama pengelolaan sampah dengan TPA Cilowong, Kota Serang, serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah.
Adapun anggaran infrastruktur pelayanan publik dalam Raperda APBD 2027 mencapai sekitar 45,85 persen. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, jembatan, pengendalian banjir, fasilitas publik dan infrastruktur dasar lainnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemkot Tangsel akan memanfaatkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), memperkuat perlindungan sosial, memperluas akses kesehatan, pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan.
Penguatan ekonomi kerakyatan juga dilakukan melalui pelatihan usaha, perluasan pemasaran produk UMKM, fasilitasi permodalan, sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), digitalisasi usaha hingga penguatan rantai pasok.
Terkait pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dalam Raperda APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp383,26 miliar. Dana tersebut terutama berasal dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan akan digunakan untuk menopang pembiayaan program yang telah direncanakan.
Benyamin menjelaskan, penggunaan SiLPA definitif akan disesuaikan setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah 2026 diterbitkan dan pembahasan perubahan APBD 2027 dilakukan.
Menutup penyampaiannya, Benyamin memastikan setiap masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan Raperda APBD 2027. Ia menekankan bahwa setiap belanja daerah harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
“Kami berkomitmen penuh untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan setiap rupiah anggaran ini agar dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan