Beritabanten.com – Pemotongan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) meresahkan warga Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Warga yang dirugikan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.
Berdasarkan laporan tersebut, Kasi Intel Kejari Pandeglang, Wildani Hafit mengutarakan pemotongan bantuan PKH terjadi di di 6 desa di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
“Kita sudah melakukan audiensi dengan masyarakat Kecamatan Mandalawangi, dan kasus ini sedang ditangani oleh Kejari Pandeglang,” katana mengutip banpos, Kamis (27/6/20240.
Pihak kejaksaan, dikatakan sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dari pendamping dan pihak PT Pos Cabang Pandeglang.
Dari penelusuran tersebut, kejaksaan kini sedan berupaya mengungkap kasus tersebut berdasarkan dari pendamping PKH. Sementara, tambah Wildan, dari PT Pos belum dapat memberikan keterangan terkai pemotongan PKH itu.
“Sejauh ini kita belum menemukan titik terang dari pihak PT. Pos. Namun, dari pihak pendamping sudah mau bersama-sama mengungkap permasalahan ini,” terangnya.
Selanjutnya, kata Wildan, Kejari akan secepatnya bertemu dengan warga Kecamatan Mandalawangi sebagai pihak yang dirugikan.
“Kita akan turun ke lapangan menggali keterangan dari para penerima manfaat. Kemungkinan minggu depan, kita sudah bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya,” jelasnya.
Pihaknya juga, dikatakan akan terus menunggu kemungkinan dari warga di kecamatan lain di Kabupaten Padeglang yang mengadukan kasus serupa.
“Kejaksaan juga masih menunggu informasi dari masyarakat di kecamatan-kecamatan lain, terutama yang memiliki permasalahan seperti ini,” ungkapnya.
Merespon kajadian yang menimpa warga Pandarincang, Komisi IV DPRD sibuk menggelar rapat. Mereka memanggil pendamping PKH dan jajaran PT Pos untuk mengklarifikasi pemotongan PKH tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, jika pihaknya sudah melakukan investigasi ke lapangan kaitan dengan persoalan tersebut.
Tapi dirinya kesulitan untuk melakukan dengan pendapat atas kasus tersebut, karena banyak pihak yang belum bisa hadir. Dia mengaku akan mencari waktu lain agar bisa dihadiri oleh pihak yang bekepentingan atas PKH di Pandeglang.
“Dari Dinsos tidak hadir, dari Pos Pandeglang juga tidak ada, hanya dari pihak Rayon PT Pos Serang. Makanya akan dijadwalkan ulang lagi,” katanya.
Habibi menyesali perbuatan tidak terpuji dengan menipulasdi barcode dan cara liannya dalam kasus pemotongan uang PKH warga. Ini meyakini pelakunya adalah jaringan mafia yang rapaih.
“Ini keterlaluan, nanti berhadapan dengan saya. Jangan kalian jadi maling, haram hukumnya mengambil hak rakyat. Masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah untuk kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan anaknya dan lain sebagainya,” tegasnya.
Pernyataan dia berdasarkan hasil dari satu rapat dengar pendapat di Komisi IV DPRD Pandeglang. Kata Habibi ada satu pendamping PKH Kecamatan Mandalawangi mengakui perbuatannya dan menyerahkan uang sebesar Rp60 juta ke pihak PT Pos Cabang Pandeglang.
Berdasarkan pengakuan pendamping PKH, uang tersebut berasal dari oknum juru bayar PT Pos Cabang Pandeglang. Namun, dirinya tidak mengetahui berapa jumlah KPM yang telah dipotong.
“Kalau untuk berapa jumlah KPM yang dipotong, saya tidak mengetahui. Karena BNBA dan proses administrasi yang lainnya tidak tahu, dan hanya pegawai pos atau Pak Dasan itu yang mengetahuinya,” terangnya.
Pengembalain uang Rp60 juta diakui oleh Eksekutif General Manager KCU Serang, Isnian Adi Wijaya membenarkan perihal adanya oknum juru bayar PT Pos Cabang Pandeglang yang telah memotong bantuan sosial dari Kemensos kepada masyarakat.
“Dugaan memang mengarah kesana, namun secara management kami memiliki aturan juga. Kami akan tindak tegas terkait dengan hal itu, akan tetapi itu ada pada tahapan selanjutnya,” jelasnya
Pihaknya akan berusaha fokus pada dampak yang merugikan masyarakat. Dikatakan dia, selanjutnya akan menindak tegas tegas jika memang ada oknum yang terlibat dengan kasus tersebut.
“Kami akan segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum juru bayar PT Pos Cabang Pandeglang dan akan memproses secara hukum bila dugaan tersebut benar-benar terjadi,” tegasnya.
“Kami secepatnya akan memanggil oknum pegawai kami untuk dimintai keterangan, dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Sehingga putusan-putusan kami tepat dalam mengambil langkah. Dan jika ini menciptakan nilai-nilai hukum, tentu kami akan menempuh jalur hukum,” dia tambahkan.
Dalam menyikapi kasus tersebut, pihak PT Pos berkomitmen untuk mengembalikan uang warga Kecamatan Pandarincang yang sempat parkir di tangan oknum juru bayar.
“Sepanjang itu menjadi tanggung jawab kami, maka kami akan mengembalikan uang masyarakat secepatnya,” pungkasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan