Beritabanten.com – Wakil Ketua MK Salid Isra berpandangan bahwa Mahkamah harusnya perintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa wilayah yang terdapat aparat tidak netral dan politisasi bantuan sosial.

Saldi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan penolakan seluruh gugatan Anies-Muhaimin atas sengketa Pilpres 2024 oleh MK yang dibacakan di Jakarta, Senin (22/4/2024)

Dia berkeyakinan terdapat mobilisasi aparat dan politisasi bantuan sosial untuk keuntungan elektoral.

“Seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas,” katanya setelah pembacaan putusan PHPU 2024 di Gedung MK Jakarta, Senin (22/4/2024).

Anggapannya, dalil Anies-Muhaimain terkait politisasi bansos untuk pemenangan Paslon 02 sedianya tidak ditolak oleh MK.

Saldi sebut ada fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dilakukan dan berhimpitan dengan kerja elektoral.

“Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan elektoral,” ucap Saldi.

Saldi menguatkan, para menteri yang menjadi tim kampanye dalam membagikan bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak, berpotensi adanya konflik kepentingan.

“Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan,” ungkap Saldi.

Ia juga menyinggung fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye.

“Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan ‘bersayap’ yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu,” kata guru besar Universitas Andalas itu.

Dia mengutip Pasal 281 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu antara lain menyatakan, “menteri harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalani cuti di luar tanggungan negara”.

 

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com