Pemkab Lebak Peringatkan Warga Agar Waspada Tawaran Kerja Ke Luar Negeri yang Berisiko

Beritabanten.com – Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengeluarkan peringatan keras bagi warganya untuk tidak tergoda tawaran bekerja ke luar negeri, khususnya ke negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand.

\Imbauan ini dikeluarkan menyusul maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di mana banyak warga Indonesia, termasuk dari Banten, menjadi korban penyekapan dan eksploitasi di ketiga negara tersebut.

Sekretaris Disnaker Kabupaten Lebak, Rully Charuliyanto, menjelaskan bahwa banyak warga yang terjebak dalam penawaran pekerjaan di sektor teknologi informasi yang menggiurkan, terutama melalui media sosial atau jalur tidak resmi. Namun, kenyataannya, mereka justru dipaksa bekerja di perusahaan penipuan daring dengan kondisi yang tidak manusiawi.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar. Banyak warga yang akhirnya disekap dan dieksploitasi di Kamboja, Myanmar, dan Thailand,” ujar Rully, Senin (21/04/2025).

Ia menambahkan bahwa sebagian besar korban tidak memiliki dokumen resmi, dan setibanya di lokasi, mereka seringkali mengalami penyiksaan, penahanan, dan dipaksa bekerja di bawah tekanan.

Untuk itu, Disnaker Lebak telah menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa untuk aktif mensosialisasikan informasi ini kepada masyarakat, guna mencegah semakin banyaknya korban.

Rully menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki kontrak kerja sama pengiriman tenaga kerja ke Kamboja, Myanmar, dan Thailand, dan warga diminta untuk menghindari tawaran pekerjaan ke negara-negara tersebut.

Bagi warga Lebak yang berniat bekerja ke luar negeri, Rully mengimbau agar memilih jalur resmi, mengikuti pelatihan, memverifikasi dokumen, serta memastikan penempatan dilakukan melalui pengawasan langsung pemerintah.

Sementara itu, Camat Malingping, Dadan, membenarkan adanya imbauan dari Disnaker kepada kantor kecamatan, termasuk di wilayah Malingping, untuk melarang warganya bekerja sebagai TKI di negara-negara tersebut, apalagi jika melalui agen yang tidak resmi.

“Warga kami memang kadang tergiur dengan janji gaji besar, namun pada kenyataannya mereka malah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di luar negeri,” kata Dadan. (Nul)